TPL Siap Duduk Bersama dan Bermitra dengan Masyarakat Tanpa Pihak Ketiga

Medan(harianSIB.com)

PT TPL (Toba Pulp Lestari) Tbk siap duduk bersama dan bermitra dengan masyarakat tanpa pihak ketiga. Menyelesaikan permasalahan yang ada dengan win-win solution.

Demikian disampaikan Manager Corporate Communication PT TPL, Salomo Sitohang dalam acara silaturahmi dengan media di Medan, Selasa (7/10). Dikatakan, TPL berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofis bisnis "baik untuk negara, baik untuk masyarakat, baik untuk iklim, baik untuk pelanggan dan baik untuk perusahaan." Setiap orang harus diperlakukan sama dengan hormat dan bermartabat. TPL menjalankan bisnis dengan menghormati hak azasi manusia dalam setiap operasinya.

Terkait dengan adanya kasus di lapangan, Salomo merujuk ke kasus bentrok di Sektor Aek Nauli, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Senin, 22 September. Disebutkan, peristiwa tersebut terjadi di lahan konsesi TPL di Desa Sipolha. Pada hal, sebelumnya untuk menghindari kesalahan persepsi, TPL mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana pemanenan dan penanaman pohon ekaliptus.

Bentrokan terjadi antara pekerja TPL yang akan memanen dan menanam dengan kelompok masyarakat Sipahoras yang menamakan diri dengan Lamtoras yang mengklaim lahan tersebut tanah adat mereka. Jarak antara tempat kejadian dengan Desa Sipahoras sekira 5,4 km. Jadi pekerja tidak pernah menyerbu warga, tapi pekerja mempertahankan diri.

Baca Juga:

• Warga Kecam Pembuangan Bangkai Babi di Bawah Jembatan di Gunungsitoli

Seorang mahasiswa IPB diberitakan jadi korban pemukulan di TKP, dijelaskan lokasi insiden berada di dekat kantor R&D Sektor Aek Nauli, sekira 5,4 Km dari Desa Sihaporas, yang secara administratif masuk Desa Sipolha. Perusahaan tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak manapun terkait riset maupun kuliah kerja nyata yang dilakukan mahasiswa tersebut. Klaim mengenai pemukulan tersebut, TPL menyerahkan sepenuhnya kepada penyelidikan aparat penegak hukum berdasarkan bukti medis dan visum resmi.

Dijelaskan, Desa Sihaporas merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan area PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) TPL, yang mayoritas masyarakatnya bermarga Ambarita dengan jumlah sekira 217 kepala keluarga yang tersebar di 5 dusun. Tiga dusun telah bermitra dengan perusahaan, sementara dua dusun lainnya Dusun Aek Batu sekira 52 KK + dan Dusun Lumban Ambarita sekira 31 KK (tidak seluruhnya) belum menerima program kemitraan yang ditawarkan. Sejarah konflik tanah adat Sihaporas ini sudah berlangsung sejak tahun 2019, sementara TPL telah menanam di areal konsesi sejak tahun 1992, yang kini telah memasuki rotasi ke-6 dan 7.

Menurut Salomo, TPL tetap terbuka berdialog dan bermitra dengan masyarakat sekitar lahan konsesi. Dari sepuluh tanah adat yang telah diakui pemerintah yang tersebar di Aek Nauli, Habinsaran, Tele dan Aek Raja, TPL melakukan kerja sama kemitraan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Namun juga ada kelompok yang mengklaim tanah adat di wilayahnya, tapi tidak atau belum memenuhi persyaratan untuk diputuskan sebagai tanah adat, TPL tetap mengajak untuk bermitra. "Selama itu untuk kesejahteraan masyarakat, TPL selalu siap bekerja sama," ujar Salomo.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/1992 jo No.SK.1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 menurut Salomo, TPL sebagai pemegang izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) memiliki luas areal sekitar167.912 Ha, sekitar 18.874 Ha di antaranya berada di Kabupaten Simalungun. Luas areal konsesi ini sudah sangat banyak berkurang dibanding awalnya dikeluarkan izin sekitar 269.000 Ha untuk pemanfaatan lain. TPL patuh terhadap pemerintah yang memberi izin kepada pemerintah.

Disinggung mengenai tuduhan terhadap TPL yang merusak lingkungan, Salomo yang saat itu didampingi Dedy Armaya (Media Relation Coordinator, Ika Wahyuni (Communication Specialist) dan Indra Sianipar (Media Relation Officer) meminta data. TPL berkomitmen menjaga lingkungan sekitarnya termasuk sumber air dan kualitas air, karena perusahaan mereka juga secara kontiniu diaudit. Bahkan dari keseluruhan areal usaha mereka hanya sekira 29-30 persen yang ditanami demi menjaga lingkungan. TPL mematuhi aturan dan kesepakatan yang dinut pemerintah. (*)

Ratusan Warga Gelar Aksi Desak Penutupan PT TPL di Mapolda Sumut

Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan Dapat Sinyal, Presiden Prabowo Akan Cabut Konsesi PT TPL

Ebenejer Sitorus: Penutupan PT TPL Sudah "Paku Mati" Bagi Masyarakat

Konsesi PT TPL di Taput Tidak Jelas

Konsesi PT TPL di Taput Tidak Jelas, Ini Penjelasan Wabup

PT TPL Terbuka untuk TGPF Dan Siap Bekerja Sama