Kemenkumham dan Pemprov Sumut Sepakat Percepat Pembentukan Posbankum dan Perda Kekayaan Intelektual

Medan(harianSIB.com)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melakukan audiensi dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, di Kantor Biro Hukum Setdaprov Sumut, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan itu bertujuan memperkuat sinergitas kelembagaan dalam bidang hukum, terutama untuk mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Ignatius menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

"Hingga saat ini telah terbentuk 3.803 Posbankum dari total 6.110 desa atau sekitar 62,24%. Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumut agar pembentukan Posbankum baru dapat dipercepat," ujarnya, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah.

Baca Juga:

• Resepsionis Hotel di Medan Diancam Dibunuh, Pelaku Bawa Samurai

Ignatius juga mendorong Pemprov Sumut untuk segera merumuskan Perda Kekayaan Intelektual (KI) guna memperkuat posisi pelaku usaha lokal di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif. "Perda KI akan menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat Sumut," tambahnya.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemprov Sumut dan Kemenkumham Sumut terkait pelaksanaan penanganan permasalahan hukum berbasis Keadilan Restoratif di daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dalam penyusunan regulasi daerah yang mendukung penguatan sektor hukum dan ekonomi kreatif. "Kami berkomitmen mendukung program Restorative Justice melalui koordinasi antara Posbankum, Kepolisian, dan lembaga bantuan hukum," ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama kelembagaan dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan dan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Utara.(**)

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

Sekdaprovsu: Sumatera Utara Memiliki Potensi Menjadi Pengekspor Pangan

Praktisi Hukum Minta Kakanwil Kemenkumham Sumut Turun Tangan

FKI 1: Pernyataan Kemenkumham Sumut Soal Pembunuh Petugas Pajak Mengambil Pasir ke Pantai Tidak Masuk Akal

Praktisi Hukum Minta Kemenkumham Sumut Tindak Anggotanya yang Menyalahi Prosedur