Wakil Wali Kota Medan Dampingi Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Rusunawa Seruwai

Medan(harianSIB.com)

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta anggota DPR RI Komisi V dari Dapil Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Seruwai di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis malam (9/10/2025).

Dalam rilis yang diterima harianSIB.com, Jumat (10/10/2025), disebutkan, kunjungan tersebut selain memastikan fasilitas Rusunawa dalam kondisi baik, juga membahas rencana pembangunan rumah susun baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Atas nama Pemko Medan, kami berterima kasih. Ini menjadi sejarah dua menteri sekaligus hadir meninjau Rusunawa. Semoga pembangunan segera terealisasi dan gedung baru bisa diserahterimakan tahun depan," ujar Zakiyuddin.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, lahan yang digunakan merupakan milik Pemko Medan dan dinilai ideal untuk pengembangan kawasan hunian.

"Saya datang bersama sahabat saya, Pak Ijeck, anggota DPR Komisi V dari dapil ini. Tujuannya untuk meninjau sekaligus menindaklanjuti aspirasi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Menurut Maruarar, hasil peninjauan menunjukkan kondisi lingkungan sekitar sudah memadai dan siap untuk dikembangkan. Ia menegaskan telah menugaskan Dirjen terkait agar segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini bersama Pemko Medan.

"Saya sudah tugaskan Ibu Dirjen untuk berkoordinasi dengan Pemko Medan agar seluruh proses administrasi segera dibereskan. Data lahan dan status hukumnya harus jelas," tegasnya.

Selain itu, Maruarar juga menyinggung program rumah subsidi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan target pembangunan 350.000 unit tahun ini.

"Subsidi bunganya hanya 5 persen, uang mukanya 1 persen dan tenor bisa sampai 20 tahun. BPHTB dan PBB juga digratiskan bagi MBR," katanya.

Ia menekankan, pembangunan rumah harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga.

"Rumah perlu kehidupan. Karena itu, ekonomi rakyatnya juga harus dibangun termasuk UMKM, kontraktor dan toko bangunan agar ikut tumbuh," ujar Maruarar.

Sementara itu, Musa Rajekshah menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mendorong agar program perumahan rakyat merata di seluruh daerah.

"Kami ingin masyarakat memiliki rumah layak huni sesuai program Presiden Prabowo. Selain rumahnya, para kontraktor, developer, hingga UMKM juga mendapat manfaat dari kredit murah dan subsidi pemerintah," tuturnya.

Kepala UPT Rusunawa Seruwai, Syahrun Harahap, menjelaskan, tiga tower yang sudah beroperasi. Tower A, B, dan C saat ini dikelola Dinas Perkimciktaru Kota Medan.

"Seluruhnya sudah berjalan baik, dokumennya lengkap dan asetnya resmi menjadi milik Pemerintah Kota Medan," katanya.

Adapun Tower D masih dalam proses peralihan dari Kementerian PUPR ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Syahrun menambahkan, seluruh lahan, termasuk yang akan digunakan untuk pembangunan baru, merupakan milik Pemko Medan dengan luas sekitar enam hektare.

"Rencananya akan dibangun dua tower tambahan. Berbeda dengan yang ada sekarang yang merupakan tower kembar, model yang baru nanti tunggal. Setiap tower terdiri atas lima lantai dengan 96 unit hunian, sehingga totalnya mencapai 384 unit. Lantai dasar digunakan untuk area parkir, sementara hunian dimulai dari lantai dua hingga lantai lima," jelasnya. (*)