Eks Bendahara PUPR Nisel Divonis 3 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Laporan Fiktif Pembelian BBM

Jika hasil lelang tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) telah merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Baik penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

Vonis hakim ini diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara enam tahun, denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp391,5 juta subsider tiga tahun penjara.

Kasus ini bermula pada 30 Desember 2019, saat Dinas PUPR Nisel mendapatkan anggaran sebesar Rp136.771.189.780 yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020.

PN Tanjungbalai Vonis Mati Terdakwa Kasus 40,61 Gram Sabu

Berbelit-belit Beri Keterangan di Persidangan, Terdakwa Dibentak Hakim

Dua Anggota Polisi Jadi Saksi Kasus Penangkapan Terhadap Terdakwa

Pembacok Sekretaris Dinas PUPR Padangsidimpuan Ditangkap

Hakim PN Medan Vonis Seumur Hidup Pengedar 35 Kg Sabu

Dua Terdakwa Pemilik 2 Gram Sabu Diadili