Dugaan Mafia Tanah Dibalik Penyerobotan Tanah Milik Herlina Mulai “Tercium”

Medan(harianSIB.com)

Tergugat I, PT UG dan Tergugat II, ATR/BPN Deliserdang memberikan jawaban tertulis atas gugatan Herlina Sinuhaji nomor 174/Pdt.G/2025/PN.Lbp pada sidang ecourt di PN Lubukpakam, Rabu (9/10/2025).

PT UG yang dikuasakan kepada pengacara Nurmahadi Darmawan, SH dan Simson Sembiring, SH memberi jawaban, mengklaim tanah yang dibeli dari tergugat III, Siswati telah lebih dulu sertifikatnya diterbitkan ATR/BPN Deliserdang pada tanggal 6 Maret 2007 dengan nomor 1005/Patumbak Kampung dibanding perjanjian ganti rugi yang dimiliki Herlina Sinuhaji nomor 176/Legalisasi/2007 yang dilegalisasi Notaris Mauliddin Shati, SH.

"Terkait RDP itu hanya ilusi penggugat," sebut kuasa hukum tergugat I dalam jawabannya.

Sementara Tergugat II, ATR/BPN Kabupaten Deliserdang dikuasakan kepada Redha Amanta Pukungan SH, Yudi Taji Dwiyanto Panjaitan SH dan Mulianawati Vascalia Silitonga SH dalam jawabannya membenarkan proses kepemilikan tanah dengan HGB nomor 39 tertanggal 23 Juli 2009 dengan waktu 20 tahun yang akan berakhir pada 23 Juli 2029 mendatang.

Baca Juga:

• Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan

"HGB PT UG nomor 39 turun dari sertifikat nomor 1005 atas nama Siswati," jawab kuasa hukum tergugat II membenarkan proses penerbitannya sudah sesuai prosedur.

Menanggapi jawaban tergugat I dan II, kuasa hukum Herlina Sinuhaji, Alimusa S.M Siregar, SH kepada wartawan, Senin (13/10/2025) di Medan menyebut ada dugaan praktik mafia tanah pada gugatan penyerobotan tanah milik Herlina Sinuhaji.

"Dugaan adanya praktik mafia tanah mulai tercium dari jawaban tergugat I, PT UG dan tergugat II, ATR/BPN Kabupaten Deliserdang, tersebut," ujarnya.

Disebutnya, klaim sertifikat tanah atas nama Siswati nomor 1005 yang dibeli PT UG sudah lebih dulu ada jelas tidak tepat.

"Justru kami yang harus bertanya, dasar penerbitan sertifikat nomor 1005 atas nama Siswati apa? Jangan sertifikat nomor 1005 dibandingkan surat legalisir. Dasar kita SKT nomor 592.1/140 tertanggal 29 Desember 2006. Dan untuk meningkatkan SKT ke SHM, klien saya melegalisasinya. Jadi lebih dulu klien saya memiliki tanah berdasar SKT tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjut Alimusa, kejanggalan pada penerbitan sertifikat 1005 tertanggal 6 Maret 2007 dengan surat pengukuran nomor 633 tertanggal 2 Maret 2007 pada waktunya nanti akan dibuktikan di persidangan.

Baca Juga:

• Inspektorat Deliserdang Laporkan Dugaan Penyelewengan Pajak ke Kejari

"Proses penerbitan sertifikat nomor 1005 setelah pengukuran hanya 4 hari. Hal yang tidak wajar. Penerbitan sertifikat hanya 4 hari?" ucapnya penuh tanya sembari menyebut umumnya sertifikat selesai paling cepat 1 bulan.

Kemudian, PT UG menyebut tanah dibeli dari Siswati dengan sertifikat nomor 1005 dan menggantinya dengan HGB PT UG nomor 39 tertanggal 23 Juli 2007.

"Nah disini mengherankan, Juli 2007 disebut tanah dibeli dari Siswati sementara tanah sudah ditembok setinggi 2 meter oleh PT UG pada Januari 2007. Patut diduga Siswati ini bagian dari PT UG yang masih misterius keberadaannya," ujarnya.

Alimusa juga menyoroti pernyataan kuasa hukum Tergugat I, PT UG yang menyebut RDP yang dilakukan adalah ilusi.

"RDP dilaksanakan Februari 2007 dengan hasil rekomendasi meminta pihak ATR/BPN Kabupaten Deliserdang menghentikan proses penerbitan sertifikat milik Siswati. Namun tetap diproses dengan dikeluarkan sertifikat nomor 1005/ Patumbak Kampung. tertanggal 6 Maret 2007," terangnya sambil menyebut pimpinan sidang saat RDP masih ada dan siap bersaksi.

Sementara menanggapi jawaban Tergugat II, ATR/BPN Kabupaten Deliserdang dalam jawabannya membenarkan proses kepemilikan tanah PT UG dengan HGB nomor 39.

Baca Juga:

• Konstatering PN Lubukpakam di Batangkuis Gagal,Lahan Perkara Adalah HGU PTPN I Regional 1

"Jawaban ini juga menguatkan bahwa HGB nomor 39 itu muncul tanpa prosedur yang benar. Buktinya, HGB dikeluarkan tanggal 23 Juli 2009 sementara Akta Jual Beli (AJB) nomor 16/2009 yang ditandatangani Notaris Jane Erawati, SH tertanggal 11 Agustus 2009. Mengherankan HGB dikeluarkan lebih dulu kemudian AJB diurus dinotaris," tegasnya.

Alimusa semakin yakin penyerobotan tanah milik Herlina Sinuhaji dilakukan mafia tanah.

"Saya berharap hakim bisa mempertimbangkan semuanya ini sehingga klien saya dapat mendapatkan kembali tanah tersebut," tandasnya sembari mengatakan sidang 2 pekan ke depan masih ecourt. (**)

Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan

Inspektorat Deliserdang Laporkan Dugaan Penyelewengan Pajak ke Kejari

PLN UIP Sumbagut dan YBM Salurkan Santunan Anak Yatim di Hamparan Perak

Iptu Agus Purnomo Kasat Reskrim Polres Belawan yang Baru

Eks Bendahara PUPR Nisel Divonis 3 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Laporan Fiktif Pembelian BBM

Buka Penjaringan Bacalon Ketua PWI Deliserdang, 6 Orang Berpeluang Maju