Keracunan Massal Jadi Sorotan, Program “Gratis” MBG Dinilai Tanpa Perencanaan Matang

Medan(harianSIB.com)

Rentetan kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, ditambah dengan kontroversi seputar penamaan program, menuai kritik tajam dari kalangan aktivis konstitusi. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai berjalan tanpa penguasaan lapangan yang memadai sehingga perencanaannya dinilau kurang matang.

Shohibul Anshor Siregar, Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) Indonesia, menyebut bahwa ironi program ini terletak pada ketidaksesuaian antara niat mulia dengan implementasi di lapangan. Ia menggunakan perumpamaan militer untuk menggambarkan situasi tersebut.

"Seakan Prabowo maju ke Medan perang tanpa pengetahuan yang cukup tentang peta atau medan tempur," ujar Shohibul Anshor Siregar kepada Jurnalis SIB News Network dari dmJakarta, Jumat (17/10/2025).

Shohibul Anshor Siregar pun menyoroti aspek moral dan komunikasi publik terkait penggunaan kata "Gratis" dalam program tersebut. Menurutnya, pelabelan itu secara etika kurang tepat dan merendahkan.

Baca Juga:

• Terkait Puluhan Siswa SMPN 1 Laguboti Keracunan

"Program ini menjadi sangat relevan karena kemiskinan masif yang merupakan warisan dari masa lalu. Melindungi segenap bangsa adalah tujuan awal didirikannya Indonesia. Oleh karena itu, bantuan gizi ini adalah pemenuhan hak konstitusional rakyat, bukan sedekah atau hadiah 'gratis'," tegasnya.

Ia menyebut, penonjolan label "gratis" dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi generasi muda yang sedang tumbuh. "Itu tak mendidik. Anak-anak harus dididik bahwa mendapatkan asupan gizi yang baik adalah hak mereka sebagai warga negara, bukan bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Program ini harusnya dilabeli sebagai Investasi Gizi Nasional atau sejenisnya," jelasnya.

ANCAMAN KERACUNAN

Lebih lanjut, Shohibul Anshor Siregar menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian insiden keracunan yang terjadi, yang dinilai tidak dapat dipahami masyarakat awam.

"Kita sedang berinvestasi besar-besaran untuk generasi muda Indonesia dari segi asupan gizi. Namun, dengan pemberitaan peristiwa keracunan yang berulang, fokus utama publik malah bergeser dari gizi menjadi keselamatan kesehatan," katanya.

Baca Juga:

• Kondisi Siswa SMP Negeri 1 Laguboti Berangsur Pulih

Menurut Shohibul, insiden keracunan menunjukkan adanya kegagalan fundamental dalam beberapa hal.

Pertama, penguasaan logistik, yakni etidakmampuan organisasi pelaksana memastikan kualitas bahan baku dan higienitas proses produksi makanan dalam skala besar.

Kedua, infrastruktur pengawasan. Lemahnya kontrol suhu dan rantai distribusi yang memicu pertumbuhan bakteri, menandakan kurangnya pengawasan mendalam terhadap mitra penyedia (SPPG) di lapangan.

PELURUSAN TOTAL

Maka itu, YAKIN Indonesia menuntut agar pemerintah segera melakukan pelurusan total terhadap program MBG.

"Harus ada pelurusan soal ini. Pemerintah harus mengakui bahwa program ini memiliki kekurangan serius di level implementasi. Perlu segera diumumkan secara transparan hasil investigasi mendalam terkait sumber keracunan dan diberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang lalai," tutup Shohibul.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana program ini mampu menjamin kualitas, keselamatan, dan martabat setiap penerima di seluruh Indonesia. (**)

Terkait Puluhan Siswa SMPN 1 Laguboti Keracunan

Kondisi Siswa SMP Negeri 1 Laguboti Berangsur Pulih

Rico Waas Sambut Kunjungan Kapolrestabes Medan, Bersinergi Atasi Permasalahan Kota

Kepala SMPN 1 Laguboti: Baru Tiga Hari Jalankan Program MBG

Ribuan Anak Jadi Korban Baru Keracunan MBG

Sumut Surplus Jagung 63 Ribu Ton, Dukung Program Swasembada dan MBG