Darma Putra: Percepat Pembahasan Ranperda CSR Tanggungjawab Perusahaan

Ranperda CSR ini juga dirancang untuk menghindari praktik CSR yang tidak transparan atau "dipindahkan" ke wilayah lain yang tidak berkaitan dengan lokasi usaha, sebab prinsip CSR yang benar, bermanfaat langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha, bukan untuk masyarakat di daerah lain.

Darma Putra menambahkan, dalam Ranperda CSR yang tengah dibahas ini, akan dibentuk Satgas CSR atau Kelompok Kerja (Pokja) yang akan bertugas mengawasi, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Sumut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebutkan, proses penyusunan Ranperda CSR saat ini sudah hampir rampung dari sisi naskah akademik dan diproyeksikan dalam waktu dekat, akan masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.

Darma Putra menegaskan, pembentukan Ranperda CSR ini merupakan inisiatif strategis DPRD, dan menjadi bagian dari agenda prioritas legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.(*)

20 Kelurahan di Tebingtinggi Terima Bantuan CSR dari LPCI

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

Pertamina dan Hiswana Migas Sumut Serahkan Bantuan CSR di Lhokseumawe

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bank Sumut Serahkan Dana CSR Bangun Monumen KM Sinar Bangun