Viktor Silaen Ingatkan Pernyataan Menkeu Soal Dana Mengendap di Bank Jangan Picu Kegaduhan di Sumut

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM menegaskan, pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana mengendap milik Pemprov Sumut senilai Rp 3,1 triliun di bank yang sangat kontradiktif dengan penjelasan Pemprov Sumut yang mengaku hanya Rp900 miliar, hendaknya jangan menimbulkan kegaduhan di daerah ini.

"Kita tidak bisa menyalahkan dan membenarkan pihak Menkeu dan Pemprov Sumut terkait berapa sebenarnya dana yang mengendap di bank, sebab keduanya memiliki data berbeda. Menkeu mengklaim ada sebesar Rp3,1 triliun. Namun Pemprov Sumut melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengaku hanya sebesar Rp900 miliar," ujar Viktor Silaen.

Politisi Partai Golkar ini menghargai perhatian Menkeu ke Sumut terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena hal ini memang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tapi pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan dan terjadi pro kontra di kalangan elite pejabat dan legislatif.

Menurut anggota dewan Dapil Tapanuli ini, berdasarkan klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKAD Sumut, ternyata saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut per tanggal 21 Oktober 2025 hanya ada sebesar Rp900 miliar, bukan sebesar Rp3,1 triliun.

Baca Juga:

• Dana Bantuan Keuangan untuk 10 Parpol di Simalungun Dibayarkan Tuntas

"Kemudian pada pukul 19.00 WIB ada penambahan saldo menjadi Rp1,005 triliun, karena ada pemasukan dari pajak dan retribusi pada saat itu. Artinya, pernyataan Menkeu sangat kontradiktif dengan fakta yang ada," ujar Viktor.

Berkaitan dengan itu, Viktor mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov Sumut maupun anggota legislatif, untuk mengakhiri polemik menanggapi perbedaan jumlah dana yang mengendap tersebut, guna menghindari situasi kegaduhan politik di Sumut.

"Mari kita fokus kepada percepatan belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Mari kita terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, bukan sebagai sumber konflik," tandas Viktor Silaen.

Menurut politisi vokal ini, pihaknya bersama rekannya di DPRD Sumut tetap berkomitmen untuk mengawasi proses data keuangan dimaksud, agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat, sehingga daerah ini bisa bergerak cepat meningkatkan pembangunan.(*).

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana UPTD Metrologi Disperindag Binjai

Tumpang Tindih Dana Desa

Luhut Ingin Tak Ada Lagi Keramba di Danau Toba