Kontraktor Gandeng Kejati Sumut untuk Pastikan Pengerjaan Konstruksi Banjir Medan Tak Jadi ‘Bancakan’

Medan(harianSIB.com)

Kontraktor siap menggandeng aparat penegak hukum untuk memastikan pengerjaan konstruksi khususnya penanganan banjir Medan tak jadi 'bancakan' mulai dari kejaksaan bahkan hingga KPK. Soalnya, proyek pengerjaan penanganan banjir, terus dikerjakan dan setiap berganti pimpinan dengan program yang baik tapi banjir di ibu kota Sumut justru makin meluas.

Demikian simpulan diskusi yang diikuti pegiat dan pakar konstruksi mengadakan diskusi di Sekretariat Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumatera Utara (Sumut) Jalan Sei Mencirim, Kota Medan, Sabtu (25/10). Pertemuan dalam wadah Forum Anak Medan Cinta Kota Medan bertema 'Menakar Penanganan Banjir Kota Medan' itu diprakasai Gapeksindo Sumut dan dimoderatori mantan Ketua Gapeksindo Erikson Lumbantobing dengan pembicara Ir Harmi P Marpaung. Mantan Kadis PU dan Bapeda Kabupaten Tapteng yang kini menjadi profesional konstruksi itu didampingi Eko Marbun yang alumni Fakultas Planologi ITB, mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut Ir TM Pardede, Ir Darma Sembiring, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (Pakki) Sumut Ir Goentono dan Blok Gapeksindo Muda Sumut seperti Michael Huber, Bonifasius Lumban Gaol dan lainnya. Kegiatan pun diikuti zoom meeting oleh sejumlah praktisi seperti Awaluddin 'Luddy' Thayab.

Dalam preambulnya, Erikson Tobing mengatakan, diskusi sebagai bagian keprihatinan warga Medan yang kebetulan berlatar belakang kontraktor atas banjir yang semakin hari semakin menyiksa. Ia mencontohkan wilayah kediamannya di bagian selatan Medan yang tak pernah tergenang tapi sekarang sudah 'terendam' dan langganan banjir. "Itulah kenapa disebut 'Forum Anak Medan Cinta Kota Medan' sebab kita di sini cinta dengan daerah kelahirannya, wilayah tumpah darahnya," tegasnya.

Soal penanganan banjir, tiap pimpinan, punya program yang sama dengan muaranya Medan bebas banjir tapi kenapa air yang menggenangi ibu kota Sumut semakin banyak. "Ada pembangunan drainase bahkan kolam retensi, tapi di wilayah pembangunan itu justru banjir makin tinggi," tegasnya. "Kita yang di sini sepakat, setiap pekerjaan yang sifatnya untuk publik dan dananya bersumber dari APBN, APBD atau apalah namanya dari pemerintah, harus transparan dan dikerjakan jujur. Kontraktor pun harus siap bekerja sama dengan aparat hukum. Yang sekarang ini Kajati Dr Harli Siregar sangat konsern pada penanganan korupsi dan membabat koruptor. Kita pun harus siap dengan itu," tegasmya.

Baca Juga:

• Paul Simanjuntak Nilai Program Penanggulangan Banjir Tak Efektif, SDABMBK Didesak Evaluasi Total

Secara umum nara sumber melihat banjir di Medan merupakan masalah kompleks yang butuh penanganan menyeluruh. "Tidak Sporadis. Mulai dari pembenahan drainase, pengelolaan sungai dan kanal, pembangunan kolam retensi, hingga penyelesaian proyek Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang. Tak kalah pentingnya, mereka juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan," sebut Goentono.

Darma Sembiring menegaskan, pentingnya tata kelola yang baik dalam setiap proyek penanganan banjir. "Selain perencanaan teknis, faktor moral dan hati nurani para pelaksana juga menentukan keberhasilan. Semuanya harus dibenahi dan basisnya adalah punya hati nurani. Kalau tata kelola sudah benar, hasilnya juga akan benar," tegasnya sambil menegaskan forum diskusi seperti ini diharapkan dapat menyatukan pandangan dan melahirkan solusi terbaik bagi penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. "Kita harap, hasil pertemuan ini bisa menjadi solusi nyata agar Medan tak terus dilanda banjir," tambahnya.

Banjir Medan Masih Kronis, Proyek BWSS-II Keruk 4 Sungai Dipertanyakan

Pertamina Salurkan Sembako untuk Korban Banjir Medan

Antisipasi Banjir Medan, BWSS-II akan Bangun 2 Bendungan dan Keruk 4 Sungai

Banjir Medan Johor Surut, Warga Tinggalkan Tenda Pengungsian