BAP DPD RI dan Kementerian ATR/BPN Bahas 473 Ha Konflik Tanah di Simpang Gambus Batubara

Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan, Hendra Gunawan, menambahkan bahwa penyelesaian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat.

"Perlu pendalaman lebih lanjut agar keputusan nantinya benar-benar adil dan diterima semua pihak," ujarnya.

Kepala Subdirektorat Penetapan HGU Muhamad Rahman, menyampaikan bahwa berdasarkan peta teknis, tidak ada perbedaan garis batas antara peta lama dan baru. Kalau ada perbedaan luasan, kemungkinan besar terjadi human error, sehingga perlu kehati-hatian dalam memutuskannya.

Hal senada disampaikan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan lainnya, Eko Priyanggodo, yang menilai selisih ratusan hektare tidak masuk akal secara logika. "Kalaupun ada kesalahan ukur, toleransi maksimal hanya 10 persen, bukan sampai ratusan hektare," tegasnya.

Sebagai hasil akhir rapat, seluruh pihak menyepakati penundaan proses pembaharuan HGU PT Socfindo sampai konflik masyarakat terselesaikan. Langkah lanjutan yang akan ditempuh antara lain audit alas hak, klarifikasi teknis luas lahan, serta pendekatan sosial terhadap masyarakat terdampak.(*).

PWI Batubara Gelar Pelatihan Jurnalistik

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Kordinator Forum Pencerah PPP Batubara Protes Munas Muktamar Jakarta

Diduga Pencemaran Nama Baik Kapoldasu, Pria Asal Batubara Ditangkap

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Bursa Inovasi Desa Batubara Untuk Nawacita Pembangunan