Pemprov Sumut Siap Perkuat Sinergi dengan DPD RI Dukung Pembangunan Berkeadilan

Medan(harianSIB.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di daerah. Dukungan itu mencakup upaya memperkuat peran Kantor DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI bertema "Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor Daerah dalam Mendukung Kinerja Anggota dan Lembaga DPD RI" di Ruang Rapat 1, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (30/10/2025).

"Mari kita jadikan FGD ini sebagai momentum meneguhkan komitmen bersama menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama serta memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah demi kemajuan bangsa," ujar Surya.

Wagub menegaskan, sinergi antara DPD RI dan Pemda merupakan unsur penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah.

Baca Juga:

• Chairin F. Simanjuntak Dilantik Jadi Pj Sekda Kota Binjai

"Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah daerah, dan memperluas ruang advokasi kebijakan di tingkat nasional," katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sumut terus menjalankan enam program prioritas pembangunan daerah, yakni:

1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)

2. Program Berobat Gratis (PROBIS)

3. Jaminan Stabilitas Harga Komoditi Pangan (JASKOP)

4. Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS)

5. Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI)

6. Perlindungan Rakyat melalui Restoratif Justice (PRESTICE)

Sementara itu, Wakil Koordinator Timja Panmus sekaligus Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap keberadaan Kantor DPD RI.

"Terima kasih Pak, sudah 15 tahun kami menempati kantor DPD RI di Sumut dengan skema pinjam pakai. Saat ini DPD RI memiliki 35 kantor di seluruh provinsi, dan beberapa lagi sedang dalam tahap persiapan di Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya," ujarnya.

Menurutnya, kantor DPD RI berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi serta wahana penyampaian aspirasi daerah. FGD tersebut juga diikuti secara virtual oleh 19 Kantor DPD RI dari seluruh Indonesia, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan perangkat daerah Pemprov Sumut.(**)

Ketua MPKW Sumut-NAD Apresiasi Gubernur Bobby: Sumut Jadi Barometer Reformasi ASN Nasional

Ayah Korban yang Ditabrak Polisi Harap Kasus Diungkap Transparan

Bupati Baharuddin: 75 Persen Pekerja Kawasan Industri Kuala Tanjung Harus dari Batubara

Terbukti Mabuk dan Menabrak, 3 Personel Polda Sumut Dipatsus

Mantan Plh Kasi Penkum Kejati Sumut Resmi Dilantik Jadi Kabag TU Kejati Sumbar

Kasus Polisi Mabuk Tabrak Wanita, Hasil Pemeriksaan Disampaikan di Polrestabes Medan