Fraksi PDI-P Kritisi Jumlah R-APBD Sumut TA 2026 yang Merosot

Medan(harianSIB.com)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengkritisi merosotnya postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 yang hanya berjumlah Rp11,67 triliun lebih, jika dibandingkan dengan APBD Sumut TA 2025 yang nilainya mencapai RpRp13,24 triliun lebih.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Nota Keuangan dan R-APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Jumat (7/11/2025) di DPRD Sumut.

Mangapul menilai, penurunan tajam APBD tersebut menjadi indikasi gagalnya kemandirian fiskal daerah dan melemahnya semangat pembangunan pemerintah provinsi. Jika dicermati, penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan APBD 2022 saat ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi.

Anggota dewan Dapil Kota Pematangsiantar dan Simalungun ini menilai, arah kebijakan fiskal 2026 yang disebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan efisiensi belanja publik belum sepenuhnya tercermin dalam struktur R-APBD.

Baca Juga:

• Hasyim Dorong Pemko Medan Prioritaskan Penanganan Banjir di Medan Utara

"Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,97 triliun (8,53 persen), strukturnya masih rapuh dan terlalu bergantung pada pajak konsumtif seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Basis ekonomi produktif daerah belum berkembang secara optimal," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut meninjau kembali estimasi pendapatan 2026 dan menggali sumber pendapatan baru yang produktif, bukan hanya penerimaan konsumtif.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Abdi Santoso Ritonga menekankan sejumlah poin penting yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan APBD Sumut 2026 nantinya, yakni pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan investasi, hilirisasi industri, dan digitalisasi ekonomi rakyat.

"Percepatan reformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan menekan belanja administratif dan memperbesar porsi belanja publik serta belanja modal juga sangat penting," katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi NasDem Pdt Berkat Laoli mendukung program-program Pemprov Sumut yang telah dialokasikan di R-APBD Sumut 2026, demi peningkatan pembangunan dan kemakmuran masyarakat Sumut.

Begitu juga juru bicara Fraksi PKS Dedi Iskandar Batubara mendukung penuh program yang telah dicanangkan Gubernur Sumut, termasuk program brobat gratis yang sudah berlangsung di kabupaten/kota di Sumut.

Rapat paripurna mendengarkan tanggapan terhadap Nota Keuangan dan R-APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Sumut ini sangat minim kehadiran anggota dewan, sejumlah kursi terlihat kosong atau hanya diisi beberapa wakil rakyat.(*).

Air Danau Toba Keruh Sudah 2 Minggu, Ini Tanggapan Kadis Pariwisata Samosir

Buntut Laporan Gagalnya 6 Casis Polwan, Ini Tanggapan Polda Sumut

Dimintai Tanggapan Seputar Vidio Viral Ibu Baru Melahirkan di Parlilitan Ditandu karena Jalan Rusak

Jaksa: HRS Tak Cerminkan Revolusi Akhlak, Ngaku Imam Besar tapi Ucap Biadab

KPUD Simalungun Minta Tanggapan Masyarakat Terkait DPB

Tanggapan Grup Tanoto Terkait Viral Pembelian Gedung Ludwig dan Kiprah Filantropi Tanoto Foundation