Pemerintah Anggarkan Rp.350 Miliar Setahun Untuk Program UHC

Medan (harianSIB.com)

Sebanyak Rp.350 miliar setahun dianggarkan pemerintah untuk menalangi Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan. Dan UHC Pemko Medan merupakan program satu-satunya untuk berobat gratis di Indonesia.

"Semua warga Medan bisa mendapatkannya, termasuk bayi yang baru lahir sepanjang sudah masuk KK dan minimal 3 bulan," ujar Anggota Komisi III DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis MM, Sabtu (8/11/2025) saat menggelar Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan di Jalan M Nawi Harahap Komplek Pemda Blok K Lingkungan 3 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

Itu merupakan salah satu upaya Pemko Medan dalam mengentaskan kemiskinan bagi warganya. "Saat ini, tidak ada lagi warga Medan yang tidak bisa berobat ke RS karena sudah ditanggung pemerintah, walaupun kelas III. Mari manfaatkan fasilitas yang dibuat pemerintah ini," ujarnya.

Selain itu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ada 94700 titik di Kota Medan dan itu wajib nyala karena warga sudah membayar 7,5 persen dari pembayaran listrik saat membayar tagihan listrik rumah masing-masing.

Di Bidang PBB, untuk mengentaskan kemiskinan Pemko memberi keringanan bagi warganya yang kurang mampu (miskin) dan para pensiunan dalam membayar PBB. "Pengurangan berlaku 40-70 persen bagi warga miskin dan pensiunan," ujarnya.

Disebutkan Sekretaris F-PSI DPRD Medan itu, selain itu program lainnya yaitu bedah rumah bagi pemilik tanah yang kondisi rumahnya tidak layak huni dengan anggaran Rp.150-200 juta/rumah. Untuk pendidikan ada dana BOS, KIP dan PIP. Dana BOS diberikan kepada siswa dalam bentuk buku dan lainnya. Untuk SMP dan SMA ada KIP dan mahasiswa ada PIP.

Di bidang tenaga kerja, di Disnaker ada dilaksanakan pendidikan keterampilan untuk warga. Ada pelatihan salon, menjahit, mekanik bengkel, teknisi AC dll.

Dalam sesi tanya jawab, warga JW Manurung mempertanyakan PIP anaknya di SMA 5 Kelas 12 yang belum cair dan PKH sudah 2 tahun tidak menerima lagi. Pdt D Pardede bermohon perbaikan jalan di Jalan Turi Ujung.

Menjawab itu, Godfried mengatakan SMA untuk November memang belum keluar PIB-nya. PKH tidak keluar lagi kalau salah seorang anak sudah kerja dengan gaji UMP. (*)