Ranperda KTR Kota Medan Larang Iklan Rokok, Pelaku Usaha Proyeksikan Penyusutan Pendapatan hingga 45 Persen

"Sektor ini menyumbang pemasukan daerah, jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pansus Perda KTR DPRD Medan perlu mendengar dan mengakomodasi masukan dari pelaku usaha," tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini pelaku usaha telah menaati etika pariwara yang ketat, seperti tidak menampilkan langsung logo atau merek rokok serta menyediakan area khusus merokok pada setiap event.

"Tolong pikirkan keberlangsungan industri ini. Mereka butuh dilindungi, bukan dibebani," ujar CEO ProComm Organizer Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Kasubbid Pajak Reklame Bapenda Medan, Dedy Wahyu Utama, menjelaskan, Ranperda KTR yang dibahas juga memuat larangan iklan rokok di jalan utama dan kawasan protokol, serta larangan pemasangan reklame dalam radius 500 meter dari KTR.

"Larangan reklame di jalan utama atau protokol akan membuat pendapatan turun drastis. PAD kita bisa sangat berkurang, padahal saat ini kita membutuhkan pemasukan. Usul saya, jangan dilarang total, tetapi diatur," kata Dedy.

Tahun ini, pajak reklame Kota Medan ditargetkan mencapai Rp120,385 miliar. (*)

Sekdaprovsu: Kawasan Tanpa Rokok Seharusnya Sudah Diterapkan di Medan

Kota Bandung Kini Punya 34 Satgas Kawasan Tanpa Rokok

Pemkab Sergai Kampanye Kawasan Tanpa Rokok dan Launching Aplikasi Simanja

Sosialisasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Dikritik Sejumlah Organisasi Pers

Pemkab Langkat Rapat Penentuan Kawasan Tanpa Rokok

Kadin: Masa Keemasan Industri Periklanan Segera Berakhir