Fraksi PKS Minta Pemprov Sumut Audit Tata Ruang dan Perkuat Mitigasi Bencana

Medan (harianSIB.com)

Fraksi PKS DPRD Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumut melakukan audit menyeluruh terhadap tata ruang dan izin lingkungan, serta memperkuat mitigasi bencana di daerah rawan banjir dan longsor. Fraksi PKS juga meminta peningkatan anggaran penanggulangan bencana.

Hal itu ditegaskan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto, dalam pernyataan sikap menanggapi bencana yang melanda sejumlah daerah di wilayah ini. "Kami mengingatkan agar bencana ini tidak menjadi rutinitas tahunan tanpa pembenahan sistemik," kata Hariyanto kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Rabu (26/11/2025).

Fraksi PKS juga meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution, BPBD, dan OPD terkait membuka data dan rencana penanganan secara transparan, termasuk evaluasi perizinan di kawasan rawan bencana.

Baca Juga:

• BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Sumut akibat Siklon Tropis Senyar

"Fraksi PKS akan menggunakan fungsi pengawasan DPRD secara maksimal agar penanganan bencana ini tidak hanya slogan tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata," ujarnya.

Fraksi PKS juga mendesak Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota terdampak untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur. Langkah penanganan diminta tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga percepatan evakuasi, pencarian korban, penyediaan hunian sementara, logistik, dan layanan kesehatan bagi pengungsi.

Selain itu, akses utama seperti Jalinsum Tarutung-Sibolga dan Jalinsum Sibolga-Padangsidimpuan diminta segera dipulihkan karena menjadi jalur distribusi bantuan.

Menurut Hariyanto, rentetan banjir bandang di Mandailing Natal, longsor di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan enam titik longsor di Kota Sibolga menunjukkan adanya masalah serius.

"Kejadian ini menunjukkan adanya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan, dan minimnya sistem peringatan dini," tegasnya. (**)

Panwascam Bandar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya

Praktik Pengobatan Alternatif Harus Ada Izin dan Pengawasan Dinkes

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor