FPG DPRD SU: Nota Keuangan APBD 2026 Turun Signifikan Pendapatan Trasfer Dari Pusat Rp1,07 T

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut Aswin Parinduri mengatakan, nota keuangan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 terjadi penurunan secara signifikan, pendapatan trasfer dari pemerintah pusat sebesar 18,69 persen atau setara Rp1,07 triliun.

Hal itu diungkapkannya pada rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi tentang R-APBD Sumut TA 2026 yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, H Ihwan Ritonga dan H Salman Alfarisi, Jumat (28/11/2025) di DPRD Sumut.

"Perlu ditekankan, bahwa penyusunan APBD Sumut 2026 dihadapkan kepada realitas fiskal yang tidak mudah, sehingga penurunan jumlah trasfer ini merupakan kondisi yang mempersempit ruang gerak pembiayaan pemerintah daerah," ujar Aswin Parinduri.

Dalam situasi seperti ini, katanya, dibutuhkan perencanaan anggaran yang cermat, adaptif dan berorientasi prioritas, sebab di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemerintah Daerah menetapkan target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,53 persen yang merefleksikan optimisme sekaligus tantangan besar.

Baca Juga:

• Jenazah 7 Korban Banjir Bandang Batang Toru Tapanuli Selatan Dikubur Massal

"Fokus penguatan PAD melalui pajak daerah harus didukung oleh reformasi pengelolaan pajak yang lebih digital, terintegrasi dan berbasis data, agar target kenaikan PAD bisa tercapai," ujar anggota dewan Dapil Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan tesebut.

Namin demikian, tambahnya, Fraksi Partai Golkar berharap target PAD yang ambisius tidak boleh menjadi tuntutan yang membebani masyarakat, tapi harus diperoleh dengan melakukan efektivitas sistem, penertiban objek pajak dan ekspansi wajib pajak secara profesional.

"Di sisi lain, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat. Tintutan masyarakat akan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanganan wilayah bencana semakin membutuhkan anggaran yang bear," katanya.

Atas dasar itu, katanya, Fraksi Partai Golkar berharap agar APBD 2026 harus menjadi dokumen yang mampu menjawab kebutuhan mendesak sekaligus membangun arah pembangunan jangka menengah, dengan kerja keras seluruh OPD Pemprov Sumut untuk merealisasikan target PAD dimaksud.(*).

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

Kapolrestabes Medan: Patroli Gabungan Skala Besar Dilaksanakan Pada Jam Rawan

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Massa Gebrak Berunjukrasa di Kantor BPJS Kesehatan Padangsidimpuan

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Swasembada Pangan Ala Orba Diungkap, Petani Tidak Sejahtera dan Tidak Bebas Tanam Padi