Paul Simanjuntak Kecewa Anggaran Rp 1,5 Trilun Bank Dunia Atasi Banjir Tidak Dimanfaatkan Pemko Medan

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak kecewa terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemko Medan selaku Ketua Tim Kelompok kerja (Pokja) ketangguhan penanganan banjir dan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Pasalnya, dana bantuan sebesar Rp1,5 triliun dari Bank Dunia yang seyogianya digunakan untuk penanganan banjir di Kota Medan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Sementara anggaran yang sama ditampung di APBD Kota sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya sejak tahun 2022, anggaran tersebut lancar digunakan. Tapi hasilnya sangat mengecewakan, penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, terbukti masalah banjir di Medan hingga sekarang tak kunjung teratasi.

"Baru saja kami (Komisi 4) marah-marah dengan Dinas SDABMBK, Dinas Perkimcitaru, Bappeda Medan dan perwakilan Bagian Otonomi Daerah Pemprov Sumut dalam rapat dengar pendapat (RDP). Penanganan banjir berbelit-belit, Pemko tidak serius menangani banjir. Kami sudah warning kalau penanganan banjir itu jangan main-main, nah sekarang terbukti kan, banjir besar melanda Medan, hampir seluruh wilayah terdampak," kata Paul Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (28/11/2025) lewat selulernya.

Baca Juga:

• Ribuan Rumah di Medan Marelan Terendam, Warga Mulai Mengungsi

Politisi PDIP ini menjelaskan keterangan dari Bagian Otda Pemprov Sumut membenarkan untuk penanganan banjir di Medan ada bantuan Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut untuk proses pembebasan lahan warga guna pelebaran sungai dan penetapan lokasi disiapkan Pemko Medan yang seyogianya dimulai sejak tahun 2022.

Sementara untuk proses pembebasan lahan, persiapan, pengadaan serta pelaksanaan dan penyerahan hasil diberi tenggat waktu selama 3 tahun yang akan berakhir Desember 2025 ini dan bisa diajukan penambahan waktu selama 6 bulan lagi.

Mendengar penjelasan itu, Paul Simanjuntak dan anggota Komisi 4 lainnya sangat kecewa dengan kinerja Bappeda dan Perkimcitaru. Sebab, hingga saat ini dengan batas akhir waktu sebentar lagi belum ada pekerjaan yang rampung dengan jumlah 6 kegiatan. Sejumlah titik yang rawan banjir belum ada yang terselesaikan.

"Saat ini semuanya terhenti di tengah jalan. Tahun 2025 ini sebentar lagi habis, apa lagi yang bisa diperbuat Pemko Medan. Kenapa hal ini tidak diseriusi? Ini persoalan banjir masalah serius loh. Kenapa kalian main-main dengan banjir " ujarnya kesal.

Persoalan banjir kata Paul adalah masalah serius, masyarakat terus menderita terdampak banjir. Kerugian harta benda dialami ribuan warga Kota Medan akibat banjir yang menimpa Medan sekitarnya. Padahal ada bantuan Bank Dunia Rp 1,5 triliun mendampingi anggaran APBD Medan mengatasi banjir di Kota Medan. Paul menduga, Pemko Medan sengaja memelihara permasalahan banjir di Kota Medan.

Paul menyarankan agar memperkuat koordinasi sesama stakeholder, termasuk pihak kecamatan dan kelurahan yang daerahnya ikut sasaran pembangunan.

"Kita sangat kecewa kurangnya kordinasi. Bahkan kita (DPRD Medan) tidak pernah diajak kordinasi terkait hal ini. Kan kita bisa kasih masukan guna percepatan proses," ungkapnya.

Paul Simanjuntak menyarankan pejabat Pemko Medan supaya menindaklanjuti proses percepatan proyek pembangunan penanganan banjir. Dia juga akan mengagendakan rapat lanjutan dengan menambah peserta rapat yakni menghadirkan Bappeda, BPN dan BBWS Sumatera II.(*)

Ribuan Rumah di Medan Marelan Terendam, Warga Mulai Mengungsi

Terjebak Bencana di Ladang Ganja, Bareskrim Kirim Tim Rescue

Hotel Salah Satu Tujuan Warga Korban Banjir di Medan

Mapolresta Deliserdang Tergenang Air, Layanan Masyarakat Tetap Berjalan

Ribuan Rumah dan Lahan Pertanian di Batubara Terendam Banjir

Banjir Landa Kota Medan, KAI Sumut Imbau Penumpang Datang Lebih Awal