Soroti Kerusakan Hutan, Seribu Lilin Menyala di Medan untuk Korban Bencana Tapanuli

Medan(harianSIB.com)

Seribu lilin dinyalakan puluhan warga di titik nol Lapangan Merdeka Medan, Minggu (30/12/2025) malam, sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, serta wilayah di Aceh dan Sumatera Barat yang terdampak bencana serupa.

Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Sumatera Utara itu, diikuti berbagai elemen masyarakat, seperti ormas Horas Bangso Bangsa (HBB), perwakilan mahasiswa diwakili Wage Nainggolan, Ustadz Martono, Gerakan Pemuda Islam (GPI) diwakili Daud, dan sejumlah tokoh lainnya.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan Beri Bantuan kepada 235 Warga Korban Banjir

Mereka menyalakan lilin secara bergantian sebagai simbol duka dan doa untuk para korban yang meninggal maupun yang masih belum ditemukan.

Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan duka mendalam dan menyoroti masih banyaknya warga yang terisolir serta korban yang belum ditemukan.

"Terhadap korban-korban lain yang sampai saat ini masih banyak, karena ada yang terisolir, ada yang belum ditemukan, bahkan ada yang tertimbun. Kita meminta pemerintah pusat melakukan upaya maksimal untuk mencari para korban dan memulihkan keadaan," ujar Lamsiang.

Lamsiang juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang sebelumnya menyebut tidak ada penggundulan hutan maupun pembalakan liar di wilayah terdampak. Menurutnya, kerusakan alam di daerah tersebut nyata terlihat.

"Kita sangat kecewa dengan sikap pemerintah, termasuk pernyataan Pangdam dan Kementerian Kehutanan yang mengatakan tidak ada pembalakan liar. Padahal jelas terlihat kondisi hutan sudah gundul," tegasnya.

Ia menambahkan, jika benar tidak ada aktivitas ilegal, maka kerusakan yang terjadi patut dipertanyakan karena secara langsung menunjukkan adanya aktivitas penebangan yang berkonsekuensi pada banjir dan longsor.

"Kalau dibilang tidak ada pembalakan liar, berarti yang selama ini terjadi adalah pembalakan resmi. Dan kalau resmi, berarti Kementerian Kehutanan yang memberikan izin. Resmi atau tidak, penebangan itu tetap menyebabkan bahaya banjir dan longsor," ungkapnya.

Mereka juga mengkritik Presiden yang belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan luasnya wilayah yang terdampak. Lamsiang menilai penetapan status tersebut penting agar seluruh kekuatan negara dapat dikerahkan maksimal.

"Kenapa alutsista tidak diturunkan? Ada Hercules, helikopter, Kopassus, Kopaska, Marinir, pasukan elit lainnya. Itu semua seharusnya dikerahkan untuk membantu korban," ucap dia.

Kegiatan seribu lilin ditutup dengan doa bersama untuk para korban meninggal dunia serta harapan agar proses evakuasi dan pencarian warga yang hilang dapat segera diselesaikan. (*)

Dandim 0204/DS Tinjau Banjir di Seibamban Sergai, 448 Rumah Terendam

Pemukiman Warga dan Jalinsum P Siantar-Parapat Banjir

Drainase Buruk, Ratusan Rumah Warga di Marelan Terendam Banjir

Simpang Empat Saribudolok Langganan Banjir

DPRDSU Minta Pemprovsu Beri Perhatian Khusus ke Madina, Dua Kali Diterjang Banjir

Dandim 0212 /TS Pasang Banner Peringatan Banjir dan Longsor