IAW Soroti Dugaan Penyimpangan Proyek PIR-Trans di Ujung Batu

IAW mencatat perubahan signifikan terjadi pada tahun 2000–2001, ketika lahan plasma yang seharusnya 3 hektare per kepala keluarga berkurang menjadi 2 hektare. Pengurangan tersebut diklaim dilakukan melalui keputusan tingkat daerah dan kementerian, dengan alasan keterbatasan lahan.

Sementara itu, luas lahan inti perusahaan tetap 3.000 hektare, meski skema PIR-Trans mengatur bahwa lahan inti tidak boleh melebihi 20 persen dari total lahan, atau sekitar 600 hektare.

Dalam hasil penelusuran dokumen yang diklaim dimiliki IAW, kebun plasma yang direncanakan seluas 12.000 hektare tidak sepenuhnya terbangun, sementara lahan inti justru melampaui ketentuan. IAW juga melaporkan adanya penguasaan tambahan 412 hektare yang tidak dikembalikan kepada transmigran.

"Dugaan pelanggaran juga terjadi dalam hal kepesertaan transmigran. Dari 200 keluarga yang dinyatakan sah sebagai peserta, hanya 12 keluarga yang memperoleh kembali hak atas tanahnya, sementara 188 keluarga lainnya masih kehilangan hak hingga saat ini," ungkapnya.

IAW menilai hal ini bertentangan dengan Permen 49/1990 yang mengatur tentang penetapan peserta dan keabsahan kepemilikan sertifikat.

Atas temuan tersebut, IAW merekomendasikan pemerintah melakukan audit komprehensif dengan melibatkan sejumlah kementerian dan aparat penegak hukum. Audit diminta mencakup evaluasi realisasi lahan inti dan plasma, penggunaan sertifikat agunan, validasi kepesertaan, serta pemeriksaan penguasaan 412 hektare lahan tambahan.

Masakan Sinyar-nyar Sipirok Kuliner Favorit di Tapanuli Selatan

Selain Jawa, Ada Adat Tapanuli Selatan di Pernikahan Kahiyang-Bobby

Pawai Takbir dan Sholat Idul Adha Aman, Dandim 0209/LB Apresiasi Masyarakat Labuhanbatu Raya

DPRD Tapsel Apresiasi BUMD Tapanuli Selatan Kembangkan Pasar Tradisional

Pengelolaan PDAM Unit Sipirok Tapanuli Selatan Sebaiknya Ditingkatkan

Listrik Padam, Ratusan Warga Ujung Batu Riau Rusak Kantor PLN