Massa AMSB Peduli Bencana "Geruduk" DPRD SU Tuntut Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Medan (harianSIB.com)

Di tengah guyuran hujan deras, seratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu (AMSB) Peduli Bencana menggeruduk Gedung DPRD Sumut, Jumat sore (12/12/2025), menuntut pemerintah pusat segera menetapkan banjir dan longsor yang melanda Sibolga, Tapteng, Taput dan Humbahas menjadi bencana nasional.

Aksi semula digelar di depan pintu gerbang utama gedung dewan, namun karena hujan semakin deras mengguyur Kota Medan sore itu, akhirnya mereka masuk ke halaman untuk menyampaikan orasi.

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, dengan tegas mengatakan, penanggulangan banjir dan longsor di Sumut belum maksimal, karena membutuhkan dana yang besar.

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota tidak lagi punya anggaran yang memadai, sehingga harus diintervensi oleh pusat, agar dana segera dikucurkan.

Baca Juga:

• Desak Status Bencana Nasional, Meryl Soroti Kerentanan Perempuan dalam Bencana Sumut

"Ada puluhan triliun dana di pusat, kenapa tidak dikucurkan untuk menyelamatkan para pengungsi," ujarnya.

Lamsiang juga menyinggung dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Rp843 miliar di Pemprov Sumut, tapi kenapa sekarang jadi Rp123 miliar.

"Ke mana sisa dana Rp 843 miliar itu," katanya.

Karenanya, selain mengusut tuntas anggaran itu, massa pengunjuk rasa meminta DPRD Sumut untuk mendesak pemerintah Presiden Prabowo segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera.

"Sudah ribuan korban meninggal dan banyak yang masih hilang. Tapi sampai sekarang belum ada sikap kuat dari DPRD Sumut maupun pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional," tegas Lamsiang, didampingi koordinator lapangan, Johan Merdeka.

Aksi yang berlangsung di bawah penjagaan aparat kepolisian itu berjalan tertib, mereka meminta pertanggungjawaban dari sejumlah pejabat nasional, mulai dari Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, hingga Menteri Sosial.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Salurkan Bantuan kepada Wartawan Terdampak Banjir di Kota Medan

Menurut Lamsiang, pemerintah selama ini hanya memberikan narasi tanpa solusi konkret, sementara masyarakat di daerah bencana masih kesulitan mendapatkan bantuan, evakuasi, dan pemulihan.

Aspirasi para pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Fajri Akbar dan Berkat Kurniawan Laoly dari Fraksi NasDem, dan berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan tersebut kepada pimpinan dewan, karena penetapan bencana nasional di Sumut suatu keharusan.

Usai penyampaian aspirasi, massa yang mayoritas sudah basah kuyup diguyur air hujan, kemudian membubarkan diri dengan tertib. Begitu juga aparat kepolisian yang menjaga keamanan di gedung dewan membubarkan diri.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis