Atasi Banjir di Medan, Pemko Harus Bangun Rumah Susun Untuk Relokasi Warga di DAS

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, tahun 2026 banjir harus bisa diatasi. Setiap tahun banjir semakin parah, tahun 2025 adalah terparah menekan korban jiwa sampai 20 orang.

DPRD Medan tidak diam, terus meneriakkan agar segera action melakukan pengerukan dan pelebaran sungai serta membuat kolam resapan air.

Tapi Pemko Medan tidak serius melakukannya, bantuan Bank Dunia Rp 1,5 triliun tidak bisa digunakan BWS karena pemko belum membebaskan lahan. Tapi itupun belum dilakukan, sejak tahun 2022, bantuan Bank Dunia tersebut masih parkir di BWS, jika tidak dilakukan perpanjangan, dana tersebut akan ditarik pemerintah pusat.

Untuk penyediaan lahan kata Henry Jhon, dia sudah menyampaikan kepada wali kota masa pemerintahan Dzulmi Eldin, waktu itu Henry Jhon sebagai Ketua DPRD Medan. Dia berulangkali menyampaikan agar pemko segera membangun rumah susun di lahan milik pemko bernama tanah kompos di Kecamatan Medan Johor yang luasnya mencapai 10 hektar.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II

"Karena dibiarkan terlantar masyarakat mulai menggarapnya sehingga banyak berdiri rumah liar sudah seperti perkampungan. Di sana banyak praktik prostitusi dan peredaran narkoba," kata Henry Jhon kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, jika Pemko membangun rumah susun, warga yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) bisa direlokasi dan sudah bisa menyampaikan kepada BWS bahwa lahan sudah tersedia untuk dilakukan pengerukan dan pelebaran sungai.

"Jika sudah dikeruk dan dilebarkan, lalu dilakukan penembokan dinding sungai. Kemudian ditambah lagi membuat kolam resapan air, sehingga banjir bisa diatasi. Walaupun nanti ada banjir dari hulu, kita di hilir sudah siap menampungnya dan tidak merembes ke pemukiman," terangnya.

Henry Jhon Hutagalung menegaskan agar ini segera dilakukan Wali Kota Rico Waas, kalau tidak tahun 2026 banjir akan menelan korban lagi. Terlebih di hulu lingkungan sudah rusak, Medan harus bisa "menangkal" agar efek banjir kiriman maupun curah hujan yang berkepanjangan bisa ditekan, karena wadah penampungannya sudah ada," tegasnya.

Anggota Komisi 2 ini memaklumi pemko harus hati-hati dalam penggunaan dana takut temuan akibat regulasi yang ketat. Tapi semua bisa diatasi dengan konsultasi ke Kementerian Salam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas khususnya BPK RI. Jangan karena sulit menjalankan regulasi jadi berdiam diri sehingga tidak ada pembangunan apa-apa.

"Inilah akibatnya pemko memilih berada di zona nyaman lalu berdiam diri. Takut mengerjakan pekerjaan yang diamanahkan pemerintah pusat. Tapi kalau mengerjakan proyek APBD sangat cepat responnya. Tapi bisa kita lihat akibatnya, hujan deras melanda, warga jadi korbannya. Diharapkan pemko merespon BWS meminta lahan untuk penanggulangan banjir," tuturnya. (*)

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan

Tim Gabungan Pemko Medan ‟Tebas‟ 6 Reklame Bermasalah

800 Petugas Gereja Katolik Beroleh Honor dari Pemko Medan

Kadis Dukcapil: Blanko e-KTP Masih Kosong, Pemko Medan Butuh 101.000 Lembar