Medan(harianSIB.com)
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut agar melakukan kajian yang matang dan komprehensif sebelum menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), demi menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan iklim investasi di daerah.
Hal itu disampaikan Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Senin (22/12/2025) di DPRD Sumut menanggapi kebijakan Pemprov Sumut yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik sebesar 7,9 persen atau sebesar Rp3.228.971.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut itu menegaskan, penetapan UMK memang harus mengacu pada UMP, namun tetap perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kemampuan masing-masing daerah.
"Pemerintah kabupaten dan kota harus melakukan kajian yang matang dan komprehensif sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dalam menetapkan UMK, dengan tetap merujuk pada ketentuan dari provinsi," ujar Zeira.
Baca Juga:Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan investasi di daerah, karena penetapan UMK yang terlalu tinggi berpotensi membebani pelaku usaha dan dapat menghambat masuknya investor.
"Kalau UMK ditetapkan terlalu tinggi, kita khawatir investor akan terbebani oleh biaya operasional yang besar. Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu.
Meski demikian, Zeira mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berpihak pada kepentingan investor semata. Hak dan kesejahteraan buruh juga, harus tetap menjadi perhatian utama dalam proses penetapan UMK.
"Investasi memang penting, tetapi kita juga membutuhkan tenaga kerja yang sejahtera. Dengan demikian, angka pengangguran bisa ditekan. Jadi, harus ada keseimbangan antara kepentingan investor dan buruh," tegasnya.
Bendahara DPW PKB Sumut itu menambahkan, keputusan Pemprov Sumut menaikkan UMP sebesar 7,9 persen atau sebesar Rp3.228.971 telah melalui kajian yang matang dan dapat dianggap sebagai solusi terbaik di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Lebih lanjut, Zeira menyarankan agar pemerintah kabupaten dan kota melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penetapan UMK, mulai dari perwakilan buruh, pengusaha, hingga unsur pemerintah, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.(*).
Medan (harianSIB.com) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Fuel Terminal (FT) Medan menerima kunjungan
Rantauprapat (harianSIB.com)Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Labuhanbatu terus digencarkan. Polres
Jakarta (harianSIB.com)Volume lalu lintas sampai dengan H3 libur panjang Imlek 2026 atau Jumat Sabtu (1314 Februari 2026) mengalami pen
Pematangsiantar (harianSIB.com)Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran na
Karo (harianSIB.com)Guna mengantisipasi dan menekan tindak pidana penyakit masyarakat, personel Polres Tanah Karo melalui Satres PPA & P
Tanjungbalai (harianSIB.com)Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026 resmi berakhir pada 15 Februari 2026. Di Kota T
Batubara (harianSIB.com)Personel Polsek Labuhan Ruku menggelar patroli malam guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban ma
Tanjungbalai (harianSIB.com)Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi umum, Satlantas Polres Tanjungbal
Asahan (harianSIB.com)Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Siumbutumbut, Kabupa
Pematangsiantar (harianSIB.com)Tim khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar kembali menertibkan kendaraan berknalpot brong saat me
Tapteng (harianSIB.com)Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, sa
Belawan (harianSIB.com)Polsek Belawan melaksanakan kegiatan pengamanan di area pekuburan umum di Jalan TM Pahlawan, Belawan, sebagai bentuk
