Pemerintah Harus Jadikan Bencana Sumatera 'Alarm' Antisipasi Bencana di Daerah Lain

Dalam kesempatan itu, Taufan juga menyoroti harapan puluhan juta warga yang meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat terkait sikap tersebut.

"Mengingat luasnya spektrum korban jiwa, kerusakan lingkungan, infrastruktur, fasilitas umum, rumah warga, hingga harta benda masyarakat, negara seharusnya hadir lebih tegas dan transparan," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Sumut tiga periode ini berharap, memasuki awal tahun 2026, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat benar-benar bekerja secara serius, proaktif, dan terencana dalam memperbaiki ekosistem nasional dari hulu ke hilir.

"Kerusakan infrastruktur masih bisa diganti dengan uang negara. Tetapi nyawa satu orang warga negara, apalagi sudah mencapai ribuan, tentu tidak bisa dibayar dengan apa pun. Nilainya tak ternilai," pungkas Taufan dengan nada prihatin sembari berharap kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total penyebab bencana Sumatera, agar bisa diterapkan di daerah lain.(*).

5 Tahun, Indonesia Diyakini Punya 50 Startup Unicorn

Dua Sopir Pembawa Sabu dan Ekstasi Asal Aceh Dihukum Mati

Pomparan Raja Turnip Boru-Bere Indonesia Kunjungan Sejarah ke Samosir

Ma´ruf Amin: Tidak Boleh Ada Lagi Perlakuan Diskriminasi kepada Suatu Kelompok di Indonesia

Nurdin Tampubolon Silaturahim dengan Keluarga Besar Pendiri Tako Indonesia

Suporter Indonesia Butuh Payung Hukum