Aswin Parinduri : Pilkada Melalui DPRD Hemat Anggaran Rp3,43 Triliun di Sumut

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Aswin Parinduri menegaskan, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) melalui DPRD merupakan langkah konstitusional yang tidak mengurangi esensi demokrasi dan bisa menghemat atau menyelamatkan anggaran sebesar Rp3,43 triliun biaya Pilkada langsung di Sumut.

"Pilkada lewat DPRD selain menghemat anggaran, juga dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi dan melahirkan pemimpin daerah yang lebih berintegritas serta berpikir jernih," jelas Aswin Parinduri kepada wartawan, Rabu (14/1/2026) di DPRD Sumut.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kalau kembali pada nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat, jelas ditegaskan prinsip musyawarah untuk mufakat. Pemilihan melalui DPRD masih berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, bukan demokrasi merampas hak rakyat.

Ditambahkan Aswin, pengalaman panjang demokrasi langsung di Indonesia menunjukkan banyak dinamika yang perlu dievaluasi. Biaya politik yang tinggi, polarisasi masyarakat, hingga konflik berkepanjangan pasca-pilkada menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

• DPRD SU Ingatkan Kapolres Karo Segera Tangkap Preman Pembakar Taman Hotel GM Panggabean

"Pemilihan langsung sering kali menyisakan dendam politik di tengah masyarakat maupun di internal pemerintahan. Akibatnya, aparatur yang sebenarnya kompeten bisa tersingkir hanya karena perbedaan dukungan politik," katanya.

Aswin menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berarti menghapus demokrasi langsung secara keseluruhan. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, begitu pula kepala desa. Sementara untuk kepala daerah tertentu, mekanisme perwakilan dinilai dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih stabil dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Aswin juga menyoroti besarnya anggaran Pemilu langsung di Sumut yang nilai totalnya mencapai Rp3,34 triliun. Jika Pilkada lewat DPRD, tentu anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan yang hancur, irigasi, gedung-gedung sekolah yang rusak serta fasilitas umum lainnya.

"Bayangkan berapa banyak gedung sekolah dasar dan menengah yang bisa diperbaiki, berapa kilometer jalan yang bisa dibangun, jika anggaran Pemilu itu dialihkan untuk kepentingan rakyat," ujar Aswin sembari mengatakan, dirinya tidak sepakat jika praktik politik uang hanya dipindahkan dari masyarakat ke DPRD.

Namun ia tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat serta komitmen partai politik untuk mengusung calon kepala daerah melalui proses seleksi yang objektif dan mendalam dan setiap partai harus betul-betul mengajukan figur terbaik, bukan karena modal finansial semata. Harus ada kajian fundamental terkait kapasitas, integritas dan visi kepemimpinan calon.

Aswin menambahkan, banyak negara juga telah mengevaluasi demokrasi langsung dan menerapkan mekanisme pemilihan melalui perwakilan. Tujuannya bukan untuk mundur dari demokrasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas hasil demokrasi itu sendiri.(*).

Baca Juga:

• Musda Partai Golkar Sumut Sangat Strategis Lahirkan Pemimpin Kuat, Inklusif dan Visioner

Wakil Ketua DPRD SU Tolak Pilkada Lewat DPRD Dianggap Sebagai Kemunduran Demokrasi

Ebenejer Sitorus: Pilkada Langsung Ajang Transaksi Politik Mahal Gerus Substansi Demokrasi

HN Serta Ginting: Pemilu dan Pilkada Harus Ditata Ulang Kurangi “Cost” Politik Jor-joran

KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Rp5,25 M Fee Proyek untuk Lunasi Utang Kampanye

Muswil PKB Sumut Rekomendasikan 8 Calon Ketua DPW untuk Dibawa ke DPP

PKB Usulkan ke Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Banjir dan Longsor di Sumut bencana Nasional