Tolak Pilkada DPRD, Hasyim: Demokrasi Tak Boleh Dikuasai Elite

Medan(harianSIB.com)

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim SE mengkritik keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Hasyim kepada wartawan, Rabu (14/1/2026). Ia menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah amanat reformasi dan perwujudan demokrasi konstitusional yang tidak boleh ditarik kembali.

"Demokrasi tidak boleh hanya menjadi kesepakatan elite politik. Kekuasaan yang sah harus lahir dari pilihan langsung rakyat," ujar Hasyim.

Ia menilai, pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari rakyat kepada DPRD merupakan langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Wacana tersebut dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik demokrasi elitis dan membuka ruang bagi politik transaksional.

Menurut Hasyim, kepala daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat memiliki legitimasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral yang lebih kuat untuk mengabdi kepada kepentingan publik.

Hasyim juga menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting reformasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat melawan sistem politik yang sentralistik. Karena itu, setiap upaya mengurangi hak pilih rakyat harus dipandang sebagai kemunduran demokrasi.

Secara ideologis, ia menegaskan PDI Perjuangan konsisten berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat. "Rakyat adalah pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hasyim memastikan PDI Perjuangan akan terus berada di garis depan dalam menjaga hak politik rakyat dan mempertahankan demokrasi yang bersumber dari suara rakyat. (*)