Salmon Sagala Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Dinilai Rampas Hak Politik Rakyat

Medan(harianSIB.com)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE, menyatakan sikap tegas menolak wacana maupun upaya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, karena skema tersebut berpotensi besar merampas hak politik rakyat yang telah diperjuangkan melalui reformasi demokrasi.

Menurut Salmon Sagala kepada wartawan, Sabtu (17/1/2025) melalui telepon di Medan, Pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Mengalihkan kembali proses pemilihan kepada DPRD sama saja dengan menarik hak dasar warga negara untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.

"Demokrasi tidak boleh berjalan mundur. Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional rakyat. Jika Pilkada dilakukan lewat DPRD, maka rakyat hanya menjadi penonton dari proses politik yang seharusnya mereka miliki," ujar Salmon.

Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menegaskan, bahwa argumentasi efisiensi anggaran atau stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak politik masyarakat. Justru, kualitas demokrasi diuji ketika negara tetap memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi rakyat, meskipun prosesnya tidak selalu mudah.

Baca Juga:

• PSMS Bawa 23 Pemain ke Aceh, Target Curi Poin dari Persiraja

Salmon juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung telah membuka ruang akuntabilitas publik yang lebih kuat. Kepala daerah terpilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sehingga memiliki tanggung jawab moral dan politik yang lebih besar kepada masyarakat, bukan kepada elite politik semata.

"Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka loyalitasnya bisa bergeser. Bukan lagi kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan daerah," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, Salmon menilai bahwa memperkuat kualitas Pilkada seharusnya dilakukan melalui perbaikan regulasi, pengawasan yang ketat, serta pendidikan politik masyarakat, bukan dengan mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung.

Berkaitan dengan itu, Salmon mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan penyelenggara negara untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi lokal.

"Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tapi soal penghormatan terhadap suara rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi hak politik warga, bukan justru merampasnya," pungkas Salmon.(*).

HT Erry Nuradi: Posisi Paslon Jokowi-Maˊruf di Medan Mengkhawatirkan, Ajak Koalisi Kerja Keras

Denai, Helvetia Sama Ingin Juara di Porkot Medan X

Polrestabes Medan Ringkus 2 Pemasok Ekstasi ke Lokasi Hiburan Malam

Ayen Terluka Parah Ditikam OTK di Medan

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki