WALHI Sumut Ingatkan Bahaya Kebijakan Simbolik di Balik Pencabutan Izin Perhutanan

Selain itu, WALHI Sumut menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut. Sanksi tersebut harus melampaui pencabutan izin dan mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

"Negara tidak boleh berhenti pada pencabutan izin, sementara pelaku perusakan lingkungan tidak dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal," tegas Direktur Eksekutif WALHI Sumut itu.

Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur dan melibatkan masyarakat terdampak. Pemulihan harus difokuskan pada kawasan hutan, daerah aliran sungai dan wilayah kelola rakyat yang mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa tanggung jawab pemulihan tidak dibebankan kepada masyarakat atau anggaran negara, melainkan menjadi kewajiban korporasi yang telah mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.

WALHI Sumut mengingatkan bahwa krisis ekologis di Sumatera merupakan akumulasi kebijakan perizinan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam, pencabutan izin hanya akan menjadi episode sesaat dan tidak mencegah keberulangan bencana ekologis di masa depan.

Pabrik PT TPL Terbakar, Masyarakat Parmaksian dan Porsea Tobasa Panik

2 Pembakar Bendera HTI Tersangka, Ketum Ansor: Ikuti Proses Hukum

Polres Deliserdang Kawal Aksi Damai Ormas Islam Terkait Pembakaran Bendera HTI di Jawabarat

Wakapolres Sergai Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Video Pembakaran Bendera HTI

Ulama Banten Ajak Umat Tak Terprovokasi Pembakaran Bendera HTI

GP Ansor Duga Ada Upaya Pengibaran Bendera HTI Secara Sistematis