HBB Sambut Pencabutan Izin PT TPL, Desak Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum

Selain pemulihan, Lamsiang juga mendesak agar perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata. "Perusahaan yang merusak lingkungan harus dihukum. Biaya pemulihan wajib mereka tanggung minimal dua kali dari kerugian yang terjadi," tegasnya.

Ia merujuk pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyebutkan kerugian akibat kerusakan lingkungan hampir mencapai Rp60 triliun. "Untuk mengganti kerugian dan memulihkan lahan saja, dibutuhkan sekitar Rp200 triliun agar kawasan tersebut benar-benar pulih," katanya.

Ke depan, Lamsiang meminta pemerintah mengubah arah pembangunan nasional agar berbasis kelestarian lingkungan. "Pembangunan harus mengutamakan lingkungan dan ekonomi hijau, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan alam," ujarnya.

Pengacara ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang selama ini konsisten memperjuangkan penutupan permanen PT TPL. "Mari terus bersuara dan berdoa. Penutupan PT TPL bukan akhir, kita harus lebih solid dan kuat ke depan demi kemajuan bangsa dan negara," pungkasnya. (**)

Pelantikan Pengurus DPC HBB Kabupaten Langkat Sukses, Thomson: Jadilah Agent of Change

Perduli Warga, DPC HBB Deliserdang Kawal Program Air Bersih USAID

Open House Ketua DPD HBB Sumut Berlangsung Meriah

Tanggapi Sidang Ratu Entok, Ketua HBB Sumut: Kembali Saja ke Kasus Penistaan yang Publik Tahu

LBH DPP HBB Kecam Mafia Tanah Klaim Tanah Gang Rasmi Desa Bangun Sari

Oluto Ajak Kader HBB Dan Masyarakat Tabagsel Jauhi Judol Dan Narkoba