DPRD Sumut Ingatkan PTPN I Jangan Gegabah Klaim 93 Hektare Lahan Sampali

Ia berharap persoalan ini tidak berlarut-larut hingga DPRD maupun masyarakat harus mendatangi Menteri ATR/BPN di Jakarta untuk meminta kejelasan status lahan. "Keterangan PTPN sangat berbeda dengan isi surat Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Selain itu, Zeira memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri BUMN tertanggal 30 September 2014 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2017, Kebun Sampali hanya memiliki satu HGU yang terbit pada 19 Juni 1999 dan berakhir 19 Juni 2019. HGU tersebut, katanya, tidak mencakup 93 hektare lahan yang kini dikuasai masyarakat Dusun IX Sampali.

Atas dasar itu, Zeira meminta manajemen PTPN I Regional I Sumatera serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang dan Sumut lebih selektif dan berhati-hati dalam mengklaim lahan masyarakat sebagai wilayah HGU tanpa dasar hukum yang kuat. (**)

Polisi Bekuk 2 Pengedar Sabu di Kawasan Percut Sei Tuan

Polisi Gerebek Kampung Bombai Percut Sei Tuan

2.000 Ha Lahan Masyarakat Sihaporas Dinyatakan Masuk Register Hutan

Polsek Percut Sei Tuan Ringkus Sejumlah Tersangka Kasus Pencurian dan Penggelapan

Polrestabes Medan Ringkus Pengedar Narkoba di Kawasan Percut Sei Tuan

3 Bandit Jalanan Dimassa di Percut Sei Tuan