Yahdi Khoir Harahap: Tak Patuh Aturan Kelola Limbah, PT SAS di Batubara Direkomendasikan Ditutup

Medan(harianSIB.com)

Komisi D DPRD Sumut merekomendasikan penutupan operasional PT SAS di Kabupaten Batubara kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut dan DLH Kabupaten Batubara, karena dinilai tidak patuh terhadap aturan pengelolaan limbah, mengabaikan perizinan lingkungan, serta berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA didampingi anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM, Aswin Parinduri dan anggota dewan lainnya, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT SAS yang turut dihadiri DLH Batubara dan DLH Sumut, Rabu (4/2/2026) di DPRD Sumut.

Yahdi menegaskan, DPRD Sumut tidak akan mentolerir aktivitas usaha yang mengabaikan aturan dan mengorbankan keselamatan lingkungan serta kehidupan masyarakat. Sejak awal, PT SAS sudah menimbulkan persoalan, termasuk beroperasi saat pabrik belum selesai dibangun.

Ia mengungkapkan, pada 24 Agustus 2025, Dinas Permukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara telah meminta PT SAS menghentikan operasi hingga seluruh perizinan dipenuhi. Namun, perusahaan tetap beroperasi dan mengabaikan surat tersebut.

Baca Juga:

• Musda Partai Golkar Sumut Rekomendasikan Pembentukan Tiga Provinsi dan Satu Kabupaten di Sumut

Selain itu, PT SAS belum melengkapi dan menyempurnakan IPAL sehingga limbah diduga dibuang ke tanah milik warga di belakang pabrik serta dialirkan melalui saluran umum langsung ke Sungai Sipare-pare.

Padahal, Sungai Sipare-pare digunakan masyarakat untuk pertanian, kebutuhan rumah tangga dan air minum, termasuk sebagai sumber air baku Perumahan Inalum Tanjung Gading, serta dimanfaatkan nelayan di wilayah hilir.

Sementara itu, pihak DLH Sumut dalam pertemuan itu mengatakan, telah melakukan peninjauan lapangan pada September 2025 dan melalui surat 8 Oktober 2025 merekomendasikan sanksi administratif kepada PT SAS atas berbagai pelanggaran lingkungan.

Menindaklanjuti hal itu, pada 21 November 2025 Bupati Batubara menjatuhkan sanksi administratif dan memberi waktu dua bulan kepada PT SAS untuk melengkapi dokumen lingkungan, izin, serta SLO IPAL. Namun hingga batas waktu berakhir, kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Selain persoalan lingkungan, tambah Yahdi, PT SAS juga disinyalir melanggar tata ruang karena berlokasi di kawasan permukiman, jasa, dan perdagangan, serta diduga menyerobot jalan masyarakat selebar sekitar empat meter dan memagarnya dengan tembok permanen.

"Pembangunan industri penting, tetapi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat. DPRD Sumut berdiri di pihak masyarakat," tegas Yahdi, seraya menyebut DPRD akan terus mengawasi dan siap memanggil RDP lanjutan untuk memastikan komitmen perusahaan.

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Asahan

Menyikapi hal itu, pihak PT SAS tidak banyak berbuat banyak, hanya berjanji menuntaskan setiap permasalahan yang disampaikan dalam satu minggu, sehingga Komisi D akan melakukan pengawasan dengan langsung turun ke lapangan, untuk memastikan apa yang sudah dilakukan pihak perusahaan.(*).

Musda Partai Golkar Sumut Rekomendasikan Pembentukan Tiga Provinsi dan Satu Kabupaten di Sumut

Polrestabes Medan Rekomendasi Penutupan Dua THM Diduga Tempat Peredaran Narkoba

Tim Terpadu Paluta Rekomendasikan Penghentian Operasional PT TPL

Polda Sumut Ajukan Rekomendasi Penutupan New Blue Star

DPRD Batubara Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus LKPJ dan Beri Rekomendasi

Tatib Baru Disahkan, DPR Bisa Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat