SHP Terbit dalam Tiga Pekan, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Sertifikasi Pemkab Karo

Dalam perkara tersebut, para pembanding menggugat penerbitan Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 02.06.000001380.0 tertanggal 28 Oktober 2024 seluas 3.317 meter persegi yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo atas nama Pemerintah Kabupaten Karo.

Namun, Ricka mengungkapkan fakta penting bahwa sebelumnya, Bupati Karo periode 2021-2025, Cory Sebayang, telah memberikan kuasa kepada Kejaksaan untuk melakukan pengamanan aset dan tanah bangunan seluas 1.700 meter persegi, bukan 3.317 meter persegi. Kuasa tersebut diberikan melalui Surat Nomor 900/1806/BKAD/2023 tertanggal 25 Oktober 2023.

"Ini menjadi pertanyaan besar. Jika yang dikuasakan untuk pengamanan aset hanya 1.700 meter persegi, dari mana dasar munculnya luasan 3.317 meter persegi dalam Sertifikat Hak Pakai," ujar Ricka.

Lebih lanjut, Ricka menyatakan pihaknya juga menemukan adanya surat asli Bupati Karo selaku Kepala Daerah Tingkat II Karo di Kabanjahe Nomor 648/2031 tertanggal 12 April 1993 yang ditandatangani Drs Rupai Perangin-angin.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa tanah dan bangunan dimaksud tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Tingkat II Karo.

"Jika dalam surat resmi bupati tahun 1993 tanah tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai aset Pemda Tingkat II Karo, maka pertanyaannya sederhana, bagaimana kemudian tanah itu bisa masuk sebagai aset daerah," tegas Ricka.

Petani Juma Kobun Situri-turi Harapkan Pengadaan Sumur Bor

Kejari Karo Tegaskan Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Dana Desa Sesuai Prosedur

Lili Sartika Jadi Kasi Hukum dan Informasi RSUD Aekkanopan

Wakapolda Sumut Resmikan SPPG Polres Madina, Dukung Program MBG

Pj Sekdaprov Sumut Kembali Terima Bantuan Bencana dari Pemprov Kaltim Rp600 Juta

Sering Viral Curi Handphone, Kakek Legend Ditembak Polrestabes Medan