SHP Terbit dalam Tiga Pekan, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Sertifikasi Pemkab Karo

Selain itu, Ricka juga menyoroti kejanggalan serius dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dinilainya berlangsung secara sangat singkat.

Berdasarkan fakta yang ditemukan kuasa hukum, permohonan sertifikat diajukan pada 8 Oktober 2024, pengukuran dilakukan pada 15 Oktober 2024, dan Sertifikat Hak Pakai terbit pada 28 Oktober 2024.

"Apakah cukup tiga minggu untuk menerbitkan sertifikat di negeri ini? Ini negara hukum atau negara kekuasaan?" ujar Ricka mempertanyakan.

Ia menambahkan, kejanggalan tersebut semakin kuat karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PTUN Medan terdapat fakta bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 telah digelar rapat, padahal secara kronologis permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai baru diajukan pada 8 Oktober 2024.

"Artinya, ada rapat yang digelar sebelum permohonan masuk. Fakta ini justru tertuang dalam pertimbangan hakim sendiri, namun tidak ditarik sebagai kesimpulan hukum," katanya.

Selain menilai cacat kewenangan pemohon dan kejanggalan prosedural, Ricka juga menilai penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut tidak didukung alas hak yang sah, tidak dilakukan verifikasi data fisik dan yuridis secara cermat, serta tidak melalui mekanisme pengumuman sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.

"Ini bukan kesalahan administratif biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujarnya.

Petani Juma Kobun Situri-turi Harapkan Pengadaan Sumur Bor

Kejari Karo Tegaskan Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Dana Desa Sesuai Prosedur

Lili Sartika Jadi Kasi Hukum dan Informasi RSUD Aekkanopan

Wakapolda Sumut Resmikan SPPG Polres Madina, Dukung Program MBG

Pj Sekdaprov Sumut Kembali Terima Bantuan Bencana dari Pemprov Kaltim Rp600 Juta

Sering Viral Curi Handphone, Kakek Legend Ditembak Polrestabes Medan