Akademisi: Mundurnya Sejumlah Kadis di Pemprovsu Jadi Anomali dalam Budaya Birokrasi

MORAL DAN KENYAMANAN

Maka dalam hal mundurnya para Kepala OPD itu, kata Shohibul, setidaknya dua pertimbangan utama yang perlu diperiksa dari sudut pandang manajemen pemerintahan.

Pertama, pertimbangan moral. Jika mundur karena merasa gagal atau melakukan kesalahan, ini adalah preseden positif yang jarang terjadi di Indonesia (budaya malu). Namun, jika mundur karena "dipaksa" melakukan sesuatu yang melanggar integritas, atau yang berada di luar kemampuannya, ini adalah alarm bahaya.

Kedua, rasa tidak nyaman (psikologis). Lingkungan kerja yang transaksional atau penuh tekanan "instruksi instan" tanpa prosedur yang jelas, seringkali membuat birokrat karier merasa terancam secara hukum di masa depan, sehingga lebih memilih mundur daripada berakhir di meja hijau.

CAMPUR TABGAN KEMENDAGRI

Menurut Shohibul, dalam kaitan Kemendagri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas), masukan dari mereka yang mundur sangat berharga, karena mereka yang sudah mundur dan berada di luar sistem, biasanya lebih berani bicara jujur (tanpa beban jabatan) mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dapur pemerintahan daerah.

Akademisi Kritik Pergantian Nama Balei Harungguan Djabanten Damanik Jadi Tuan Rondahaim Saragih

Selamatkan Aset Negara, Akademisi Apresiasi Satgas PKH Kembalikan Rp 6,6 Triliun

Gelmok Samosir Ucapkan Selamat atas Kelulusan Doktor Ibnu Kholik di FH USU

Menteri LH Gandeng Pakar Kampus, Penegakan Hukum Banjir dan Longsor Sumatera Gunakan Pendekatan Ilmiah

Akademisi di Sumut Apresiasi Program Listrik Desa Pemerintah: Keadilan Energi bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Akademisi Nilai Penonaktifan Pejabat oleh Gubernur Sumut Berisiko Langgar Aturan ASN