Sampaikan Evaluasi, Cipayung Plus Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota Medan

Selain itu, massa mendesak Direktur RSUD H Bachtiar Djafar mundur atas dugaan kegagalan manajerial yang disebut berdampak pada hilangnya nyawa warga.

Mereka juga meminta Dinas Pendapatan Daerah diperiksa terkait dugaan penyelewengan pajak hiburan malam di Kota Medan, menghentikan praktik monopoli bisnis, serta mengusut tuntas dugaan pungutan liar.

Cipayung Plus Sumut turut menuntut pengembalian sistem merit dalam birokrasi, penghentian praktik "impor" aparatur sipil negara (ASN), serta evaluasi jabatan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.

Selain itu, massa mendorong transparansi data dan meminta pemerintah memprioritaskan program padat karya yang menyentuh masyarakat rentan, alih-alih pembangunan yang dinilai bersifat kosmetik.

Massa aksi memberikan tenggat waktu 7x24 jam kepada Pemko Medan untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tanggapan konkret, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. (*)