Jaminan Kerja Instrumen Vital Mendongkrak Harkat dan Martabat Manusia

Negara harus diposisikan sebagai jangkar yang memastikan setiap warga memiliki peran dalam pembangunan, sehingga martabat individu tidak lagi tergerus oleh ketidakpastian pasar atau nasib yang bergantung pada keberuntungan semata.

Siregar mengingatkan bahwa negara tidak boleh melakukan penggusuran tanggung jawab struktural dengan melimpahkan seluruh beban pengadaan pekerjaan kepada rakyat melalui narasi "kemandirian" atau "wirausaha mandiri" yang sering kali tidak realistis.

"Di tengah kesenjangan ekonomi luar biasa yang telah mengakar sejak zaman kolonial, membiarkan rakyat bertarung sendirian di pasar tenaga kerja tanpa jaminan publik adalah bentuk pengabaian sejarah. Struktur ekonomi yang timpang warisan kolonialisme menuntut kehadiran negara sebagai pemberi kerja terakhir (employer of last resort) guna memastikan redistribusi akses dan kesempatan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, melainkan menjadi hak setiap warga negara tanpa kecuali," tegas Siregar.

Sebagai langkah operasional, lanjutnya, transformasi Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Pengadaan Pekerjaan akan mengubah wajah birokrasi dari sekadar regulator menjadi mesin produksi kesejahteraan.

Fokus kementerian ini nantinya mencakup sektor-sektor strategis seperti pemulihan ekologi, perawatan sosial, dan pemeliharaan infrastruktur publik yang selama ini diabaikan oleh logika laba sektor swasta.

Dengan sistem pembayaran langsung secara digital dan mekanisme audit sosial yang ketat, program ini akan menjadi penstabil ekonomi otomatis yang menghapuskan pengangguran struktural.