GAMKI Sumut Desak Wali Kota Medan Kaji Ulang SE Penataan Lokasi Penjualan Daging Non Halal

Medan(harianSIB.com)

Sekretaris DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumut Erwin Nopiter Situmorang meminta Wali Kota Medan mengkaji ulang Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan yang menuai polemik di tengah masyarakat.

Erwin menilai kebijakan tersebut perlu dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan sepihak maupun memicu gesekan horizontal di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.

"Kami mendukung penataan kota demi kenyamanan dan ketertiban. Tetapi kebijakan yang menyangkut banyak pihak harus dikaji, didiskusikan secara publik, dan menyerap aspirasi terlebih dahulu," ujarnya, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, jika tujuan pemerintah kota adalah penataan dan penyediaan fasilitas baru, maka harus dipastikan solusi yang adil bagi pedagang yang selama ini sudah berjualan.

Ia menyebut sebagian besar pedagang yang terdampak merupakan eks pedagang Pajak Sambu yang kehilangan pembeli sehingga memilih berjualan di pinggir jalan.

"Kalau memang akan dipindahkan, harus ada kejelasan. Jangan sampai mereka yang sudah lama berusaha justru kehilangan mata pencaharian tanpa solusi," katanya.

Erwin juga menyoroti pentingnya pendekatan persuasif dalam menjalankan kebijakan. Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan tetap konsisten dengan semangat inklusivitas.

"Tagline wali kota adalah 'Medan untuk Semua'. Artinya kebijakan tidak boleh terkesan mengkotak-kotakkan atau hanya mewakili satu golongan," tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan ini cukup sensitif karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Selama ini, keberadaan pedagang non halal di sejumlah kawasan dinilai membantu warga mendapatkan kebutuhan pangan dengan jumlah kecil dan harga terjangkau.

GAMKI Sumut pun mendorong Wali Kota Medan untuk membuka ruang dialog, seperti diskusi publik atau coffee morning dengan melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh agama, serta perwakilan pedagang.

"Kami berharap sebelum muncul aksi atau gejolak, pemerintah membuka diri untuk mendengar aspirasi. Mari duduk bersama mencari solusi terbaik agar tidak terjadi konflik sosial," pungkasnya.

Di sisi lain, GAMKI mengapresiasi pedagang yang telah memundurkan area berjualan lebih ke dalam sesuai dengan himbauan sebelum keluarnya SE wali kota tersebut.

GAMKI mengingatkan pedagang untuk tetap tertib dan tidak berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan, serta mendukung pengawasan agar tidak muncul pedagang baru yang berjualan sembarangan. (*)