Penrad Siagian Ajak Semua Pihak Sikapi SE Wali Kota Medan Dengan Bijaksana Berlandaskan Konstitusi

Kedua, mengusulkan penataan berbasis zonasi yang jelas, bukan pelarangan total, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan memperhatikan sensitivitas publik dan yang ketiga, menekankan pentingnya standar kesehatan dan sanitasi yang tegas demi melindungi konsumen serta mencegah polemik berkepanjangan.

"Keempat, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme transisi yang manusiawi, termasuk relokasi atau pendampingan usaha apabila memang diperlukan," ujar Penrad sembari mengingatkan bahwa Kota Medan yang dikenal plural dan heterogen. Kebijakan publik harus mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban, hak asasi manusia, dan harmoni sosial.

Ia berharap regulasi tersebut tidak memicu polarisasi atau memperuncing sentimen identitas, sebab yang dibutuhkan solusi dalam menjunjung tinggi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Penrad menyatakan optimisme bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang proporsional, Medan dapat menjadi contoh pengelolaan keberagaman yang dewasa dan berkeadaban.(*).

Diskusi Gugat Kongres, Mengurai Kusutnya Konstitusi IPPAT

Camat Tebingsyahbandar Diminta Relokasi Pedagang

Pusat Studi Konstitusi Soroti Putusan PTUN soal OSO Boleh Nyaleg

Wakil Wali Kota Medan Berharap BPJS Permudah Masyarakat Dapatkan Fasilitas Kesehatan

Wakil Wali Kota Medan Tinjau Terminal Amplas

Cawapres RI Sandiaga Uno dan Ketum PAN Tatap Muka dengan Pedagang Pasar