Kejati Sumut Tahan Tiga Eks Kepala KSOP Belawan, Diduga Rugikan Negara Miliaran

"Di masa masing-masing tersangka selaku Kepala KSOP, mereka diwajibkan mengendalikan dan memimpin pengaturan serta pendataan," ujar Arif.

Akibat perbuatan tersebut, penyidik menduga timbul kerugian keuangan negara dari sektor PNBP mencapai miliaran rupiah. Untuk besaran pasti kerugian negara, Kejati Sumut masih berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Kasidik menambahkan, pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda merupakan kewenangan Otoritas Pelabuhan. Jika belum menyediakan jasa tersebut, dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Dalam perkara ini, pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal telah dilimpahkan kepada PT Pelindo Regional 1 Belawan.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 603 dan 604 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan alasan subjektif penyidik, ketiganya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I A Tanjung Gusta Medan.

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

Sekdaprovsu: Sumatera Utara Memiliki Potensi Menjadi Pengekspor Pangan

Polres Pelabuhan Belawan Bekuk 2 Pria Terduga Pemeras dan Penganiaya

Kunjungan Kapal dan BM Peti Kemas Naik di Pelabuhan Belawan dan Dumai

13.000 Ton Beras Impor Dibongkar di Pelabuhan Belawan