DPRD SU Kecam Tindakan Penghalangan Tugas Wartawan di Posko Pengungsian Tapteng

Sementara itu, Ebenejer Sitorus, menyebut tindakan pelarangan terhadap wartawan di ruang pengungsian sebagai sikap yang tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sebaiknya tidak ada arogansi kekuasaan di tengah situasi darurat kemanusiaan.

"Kita bisa memahami soal privasi pengungsi, tetapi penyampaiannya harus proporsional dan sesuai aturan. Bukan dengan nada ancaman atau intimidasi," ujar Ebenejer sembari mendorong agar aparatur kelurahan, relawan, maupun pihak terkait dibekali pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik dan peran pers.

Menurut anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, insiden seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang di kemudian hari dan semua pihak harus sepakat bahwa kebebasan pers dan etika jurnalistik harus berjalan beriringan.

"Wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik, namun pada saat yang sama, seluruh pihak juga wajib menghormati hak konstitusional pers dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di tengah musibah bencana alam saat ini, yang dibutuhkan sinergi dan keterbukaan, bukan pembatasan sepihak terhadap wartawan," ujar Zeira senada dengan Ebenejer.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis