DPRD SU Kecam Tindakan Penghalangan Tugas Wartawan di Posko Pengungsian Tapteng

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mengecam keras tindakan penghalangan dan pelarangan tugas-tugas wartawan di Posko Pengungsian Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), karena tindakan tersebut berpotensi besar melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak bisa dianggap sepele.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Rabu (25/2/2026) di DPRD Sumut menanggapi tindakan istri Lurah Hutanabolon melarang sejumlah wartawan mengambil foto dan video saat meliput di Posko Pengungsian Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (24/2/2026) sore.

Ditegaskan Zeira Salim, tindakan yang menghambat kerja jurnalistik di ruang publik berpotensi melanggar Undang-Undang No40 Tahun 1999 tentang Pers. Apalagi Posko pengungsian merupakan fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat terdampak bencana dan penggunaan anggaran negara, wajib hukumnya dipublis, demi ketransparansian.

"Tidak boleh ada pihak yang secara sepihak melarang atau mengintimidasi wartawan saat menjalankan tugas peliputan. Pers dilindungi undang-undang. Kalau ada yang dengan sengaja menghalangi kerja jurnalistik tanpa dasar hukum yang jelas, itu bisa masuk ranah pidana. Jangan main-main dengan kebebasan pers," tegas Sekretaris DPW PKB Sumut itu.

Baca Juga:

• Timbul Jaya Sibarani Dorong Pemulihan Irigasi Terintegrasi di Simalungun–Pematang Siantar

Zeira Salim juga mengingatkan bahwa kehadiran media di lokasi bencana bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan memastikan transparansi penyaluran bantuan serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat luas. Justru dalam situasi krisis, kontrol sosial dari pers sangat dibutuhkan.

Atas dasar itu, Zeira meminta Pemkab Tapteng segera melakukan klarifikasi terbuka atas insiden tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif, sebab komunikasi yang tidak tepat di lapangan dapat memperkeruh suasana dan mencoreng citra pelayanan publik.

Sementara itu, Ebenejer Sitorus, menyebut tindakan pelarangan terhadap wartawan di ruang pengungsian sebagai sikap yang tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sebaiknya tidak ada arogansi kekuasaan di tengah situasi darurat kemanusiaan.

"Kita bisa memahami soal privasi pengungsi, tetapi penyampaiannya harus proporsional dan sesuai aturan. Bukan dengan nada ancaman atau intimidasi," ujar Ebenejer sembari mendorong agar aparatur kelurahan, relawan, maupun pihak terkait dibekali pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik dan peran pers.

Menurut anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, insiden seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang di kemudian hari dan semua pihak harus sepakat bahwa kebebasan pers dan etika jurnalistik harus berjalan beriringan.

"Wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik, namun pada saat yang sama, seluruh pihak juga wajib menghormati hak konstitusional pers dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di tengah musibah bencana alam saat ini, yang dibutuhkan sinergi dan keterbukaan, bukan pembatasan sepihak terhadap wartawan," ujar Zeira senada dengan Ebenejer.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis