Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 26 Februari 2026

BPP Provinsi Kepulauan Nias Temui DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB

Firdaus Peranginangin - Kamis, 26 Februari 2026 17:33 WIB
95 view
BPP Provinsi Kepulauan Nias Temui DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB
Foto harianSIB.com/Firdaus Peranginangin)
Temui: BPP Provinsi Kepulauan Nias (PKN) menemui DPRD Sumut untuk mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Kamis (26/2/2026) di DPRD Sumut.

Medan(harianSIB.com)

Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) menemui DPRD Sumut untuk mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Kamis (26/2/2026) agar aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dapat segera rerealisasi.

Enam anggota DPRD Sumut Dapil Kepulauan Nias yang menerima aspirasi rombongan BPP-PKN menyatakan komitmennya untuk bersama-sama mendorong Pemprov Sumut, DPR RI, DPD RI, hingga Pemerintah Pusat Cq Presiden RI agar Kepulauan Nias menjadi prioritas ketika moratorium dicabut.

Seperti yang disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoli bahwa pemekaran bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Nias.

Baca Juga:
"Kami sangat mendukung penuh. Meskipun moratorium belum dicabut, kami akan terus mendesak agar Nias menjadi prioritas pemekaran. Proses ini sudah lama berjalan dan tinggal menunggu keputusan di pusat," ujarnya saat menerima kunjungan Ketua BPP-PKN Mayjen TNI (Purn) Cristian Zebua bersama sejumlah tim lainnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri segenap anggota DPRD Sumut Dapil Nias ini, seperti Cheriel Sri Pratiwi Laia, Thomas Dachi, Megawati Zebua, Tukari Talunohi, dan Agustinus Zebua, menurut Berkat Laoli, bahwa fokus utama saat ini merangkul seluruh elemen masyarakat agar tetap solid.

Editor
: Robert Banjarnahor
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun
KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut
Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI
Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI
Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki
4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang
komentar
beritaTerbaru