BPP Provinsi Kepulauan Nias Temui DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB

Medan(harianSIB.com)

Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) menemui DPRD Sumut untuk mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Kamis (26/2/2026) agar aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dapat segera rerealisasi.

Enam anggota DPRD Sumut Dapil Kepulauan Nias yang menerima aspirasi rombongan BPP-PKN menyatakan komitmennya untuk bersama-sama mendorong Pemprov Sumut, DPR RI, DPD RI, hingga Pemerintah Pusat Cq Presiden RI agar Kepulauan Nias menjadi prioritas ketika moratorium dicabut.

Seperti yang disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoli bahwa pemekaran bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Nias.

Baca Juga:

• Frans Dante Ginting Desak Satgas Pangan Sumut Sikat Spekulan dan Penimbun Sembako Jelang Ramadan

"Kami sangat mendukung penuh. Meskipun moratorium belum dicabut, kami akan terus mendesak agar Nias menjadi prioritas pemekaran. Proses ini sudah lama berjalan dan tinggal menunggu keputusan di pusat," ujarnya saat menerima kunjungan Ketua BPP-PKN Mayjen TNI (Purn) Cristian Zebua bersama sejumlah tim lainnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri segenap anggota DPRD Sumut Dapil Nias ini, seperti Cheriel Sri Pratiwi Laia, Thomas Dachi, Megawati Zebua, Tukari Talunohi, dan Agustinus Zebua, menurut Berkat Laoli, bahwa fokus utama saat ini merangkul seluruh elemen masyarakat agar tetap solid.

Cheriel Laia juga menekankan pentingnya dukungan menyeluruh dari kepala daerah hingga masyarakat di Kepulauan Nias dan jika Nias telah menjadi provinsi, efektivitas pelayanan pemerintahan akan meningkat dan biaya operasional birokrasi dapat ditekan, termasuk ongkos transportasi yang selama ini cukup tinggi.

Ia juga menanggapi wacana Gubernur Sumut Bobby Nasution yang ingin membenahi Nias sebelum pemekaran. Perbaikan tersebut tetap dapat berjalan seiring dengan proses perjuangan pemekaran.

Sementara itu, Megawati Zebua menyoroti besarnya potensi pariwisata Kepulauan Nias yang dinilainya setara dengan Bali, termasuk keindahan alam, ombak laut yang mendunia, serta situs megalitikum sebagai modal besar untuk menjadikan Nias destinasi wisata unggulan.

Sementara itu, Thomas Dachi juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat demi memperjuangkan pemekaran tersebut.

Sebelumnya, Ketua BPP-PKN, Mayjen TNI (Purn) Cristian Zebua, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sudah dimulai dari nol dan seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sejak beberapa tahun lalu.

"Ibarat mesin, ini bukan memulai dari awal, tetapi menghidupkan kembali mesin yang sudah lama kita siapkan. Yang kita dorong sekarang, pembukaan moratorium oleh Pemerintah Pusat," ujarnya sembari mengungkapkan bahwa terdapat ratusan usulan pemekaran daerah yang masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk usulan Provinsi Kepulauan Nias.

Ia berharap DPRD Sumut terus menjadi jembatan komunikasi politik agar aspirasi pemekaran dapat sampai ke DPR RI, DPD RI, kementerian terkait, hingga Presiden dan dukungan dewan ini menjadi suplemen semangat bagi masyarakat, demi masa depan Kepulauan Nias yang lebih mandiri dan sejahtera.(*).

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang