Penrad Siagian Desak Pemerintah Pusat Segera Eksekusi Putusan Pencabutan Izin PT Gruti di Nias Selatan

Medan(harianSIB.com)

Sekretaris Tim Kerja Pengaduan Masyarakat BAP DPD RI Pdt Penrad Siagian, mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum segera mengeksekusi keputusan pencabutan izin operasional PT Gruti di wilayah Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, karena sangat meresahkan masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan Penrad Siagian dihadapan masyarakat yang menyebutkan dugaan masih berlangsungnya aktivitas perusahaan, meskipun izin pemanfaatan hutannya telah resmi dicabut oleh pemerintah, Kamis (26/2/2026) di Nias Selatan saat menggelar pertemuan bersama masyarakat di Teluk Dalam.

Dialog tersebut dihadiri warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat yang merasa resah atas dugaan aktivitas perusahaan yang dinilai masih berjalan di area konsesi.

Padahal, katanya, pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026 telah mencabut izin usaha pemanfaatan hutan atas nama PT Gruti di Provinsi Sumut.

Baca Juga:

• BPP Provinsi Kepulauan Nias Temui DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB

Penrad menegaskan bahwa keputusan pencabutan izin merupakan produk hukum negara yang wajib dihormati dan dijalankan secara konsisten di lapangan dan tidak ada lagi dasar hukum untuk melakukan aktivitas sebagaimana sebelumnya. Tidak adil jika masyarakat justru dikriminalisasi dalam situasi seperti ini.

Penrad mengingatkan bahwa negara harus hadir sebagai penjamin keadilan, bukan memperkeruh konflik yang telah lama terjadi. Pendekatan represif terhadap warga, menurutnya, hanya akan memperdalam ketegangan sosial.

Sebelumya, Penrad bersama tokoh masyarakat dan dua anggota DPRD Nias Selatan turun langsung meninjau lokasi aktivitas serta basecamp PT Gruti di Desa Wawabunijawa, Kecamatan Pulau Batu Utara. Juga turut hadir Marozak Sihaloho selaku Humas PT Gruti.

"Kita ingin semua jelas. Aspirasi sudah kita dengar, sekarang kita cek langsung ke lokasi agar tidak ada informasi yang simpang siur," ujar Penrad sembari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2026 berjalan efektif.

Selain aspek legalitas, Penrad turut menyoroti dampak lingkungan yang disampaikan warga. Selama hampir empat dekade beroperasi di Pulau-Pulau Batu, aktivitas perusahaan disebut berdampak pada kerusakan hutan, terganggunya ekosistem, hingga perubahan habitat satwa liar yang kini mendekati permukiman warga.

Berkaitan dengan itu, Penrad siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui mekanisme pengawasan DPD RI, termasuk kemungkinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, perusahaan, serta perwakilan masyarakat.(*).

Gubsu Ajak Anggota DPD RI Bersama-sama Membangun Sumut

Sat Reskrim Polres Samosir Tangkap Pelaku Curanmor di Nias Selatan

PGI Doakan dan Berikan Pesan Pastoral Kepada Caleg DPR dan DPD RI

Parlindungan Purba: DPD RI Dukung Penuh Pembangunan PLTA Batangtoru

Parlindungan Purba : DPD RI Dukung Perdamaian Dunia

Badikenita Sitepu Optimis Segera Dilantik Jadi Anggota DPD RI Gantikan Rizal Sirait