Sumut Darurat Lapas Terjadi Overkapasitas, Peringkat 3 Nasional Warga Binaan Terbanyak

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Dapil Sumut Pdt Penrad Siagian mengatakan, Provinsi Sumut dinilai dalam kondisi darurat lembaga pemasyarakatan (Lapas) akibat overkapasitas yang kian mengkhawatirkan. Saat ini, Sumut tercatat sebagai provinsi dengan jumlah warga binaan terbanyak ketiga secara nasional, dan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Provinsi Aceh.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komite I DPD RI Penrad Siagian kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026) seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatra Utara, Yudi Suseno, di kawasan Tanjung Gusta, Medan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam forum tersebut, Kakanwil mengungkapkan bahwa Sumut kini menempati peringkat ketiga nasional dalam jumlah warga binaan, setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan ketersediaan sarana, prasarana, maupun jumlah petugas pemasyarakatan yang ada.

Baca Juga:

• Kalapas Rantauprapat: Napi Main Narkoba Dipindah ke Nusakambangan

Penrad menilai beban lapas di Sumut semakin berat karena sebagian besar unit pemasyarakatan telah lama mengalami kelebihan kapasitas. Sementara itu, pembangunan dan penambahan infrastruktur belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah warga binaan.

Selain persoalan fisik bangunan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian serius, sebab dari paparan Kakanwil, di sejumlah lapas petugas penjagaan masih didominasi pegawai baru yang relatif muda, bahkan sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA.

Menurut Penrad, kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat mereka bertugas di lapas dengan tingkat kerawanan tinggi. Petugas muda perlu dibekali keterampilan keamanan, manajemen konflik, serta pengendalian situasi darurat yang memadai. Tanpa itu, risiko gangguan keamanan akan semakin besar.

Penrad juga menyoroti komposisi warga binaan yang dinilai turut memperparah overkapasitas, karena 30 persen warga binaan di lapas Sumut berasal dari Aceh, dengan masa pidana panjang, termasuk pidana maati dan seumur hidup.

Menurutnya, kondisi ini menambah tekanan serius terhadap daya tampung lapas, karena hingga kini belum ada kebijakan moratorium atau mekanisme pengembalian warga binaan tersebut ke daerah asal, meskipun tindak pidana dilakukan di wilayah Sumut.

Sebagai anggota Komite I DPD RI, ia menegaskan perlunya evaluasi total terhadap kebijakan pemasyarakatan di Sumut. Pemerintah pusat diminta memperhatikan keseimbangan antara jumlah warga binaan, kapasitas lapas, serta kualitas dan kuantitas SDM petugas.(*).

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 406