Ketua PDI-P Sumut Ancam Pecat Kader Terbukti Kelola Operasional Dapur MBG

Medan(harianSIB.com)

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan kepada kader partainya yang terbukti memiliki atau terlibat dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ancaman itu dilontarkan Rapidin Simbolon didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Sutarto MSi kepada wartawan, Rabu (4/3/2026) di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut menanggapi isu adanya kader atau pihak partai politik yang mengelola dapur MBG.

Rapidin mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut, namun dia memastikan DPD PDI Perjuangan Sumut tengah melakukan penelusuran secara mendalam.

"Kalau ada kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, kami akan bertindak dan melaporkannya kepada penegak hukum. Jika pelakunya kader PDI Perjuangan, sanksinya bisa sampai pemecatan. Nanti kita lihat sejauh mana tingkat pelanggarannya," tegasnya.

Baca Juga:

• DPD PDI-P Sumut Serahkan 30 SK DPC Periode 2025–2030, Tiga Daerah Masih Proses verifikasi DPP

Anggota DPR RI ini juga menegaskan, PDI Perjuangan Sumut pada prinsipnya mendukung penuh program pemerintah yang pro-rakyat, sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Ia menekankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, dan akan mengkritisi setiap program yang dinilai tidak memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Rapidin menekankan, komitmen partainya untuk mengawal pelaksanaan program MBG tanpa terlibat sebagai pelaksana kegiatan, sebab berdasarkan kajian internal partai, MBG merupakan program sosial yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak secara gratis dan harus dijaga integritas pelaksanaannya.

"Kalau program ini benar-benar berjalan baik, manfaatnya sangat besar bagi generasi kita. Perbaikan gizi akan membuat anak-anak semakin cerdas. Tetapi yang lebih penting, perhatian terhadap gizi harus dimulai sejak dalam kandungan ibunya," ujarnya.

Ia menekankan, posisi PDI Perjuangan saat ini sebagai pengawas, bukan pelaksana. Atas dasar itu, seluruh struktur partai, baik legislatif, eksekutif, maupun organisasi partai, diminta bersama-sama mengawasi agar program berjalan sesuai tujuan.

Rapidin juga mengingatkan seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Sumut agar tidak menyalahgunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi, karna Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak ingin kadernya terseret persoalan hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT), apalagi dalam program bantuan sosial seperti MBG.(*).

Polri: Teror Masih Jadi Ancaman Serius Jelang Natal dan Tahun Baru

Panwascam Bandar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Putin Ancam AS Jika Keluar dari Perjanjian Nuklir Era Perang Dingin

Praktik Pengobatan Alternatif Harus Ada Izin dan Pengawasan Dinkes

Zaman Now, 50 Persen Orangtua Belum Terlibat Kegiatan Anaknya

Jokowi: Tarik Menarik Kepentingan Jadi Ancaman