Pengamat: Pemerintah Harus Berani Reformasi Sistem Remunerasi Pejabat Publik

Medan(harianSIB.com)

Pengamat politik Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penghematan yang perlu dilakukan bagi pemerintah dan parlemen di Indonesia, satu-satunya cara untuk mengkaji ulang struktur belanja negara, termasuk komponen gaji dan fasilitas pejabat negara.

"Penghematan tidak hanya soal memotong anggaran operasional atau membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga menyangkut keberanian melakukan reformasi terhadap sistem remunerasi pejabat publik," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026) di Medan menanggapi berita SIB, terkait pernyataan Prabowo akan mengkaji gaji menteri dan DPR RI guna penghematan.

Jika pemerintah ingin memberi pesan moral kepada masyarakat agar ikut berhemat, ujar Parlaungan, maka langkah simbolik dan substansial dari elite negara juga penting. Pengkajian ulang gaji menteri dan anggota DPR bisa menjadi sinyal kuat bahwa penghematan dimulai dari atas.

Mantan anggota DPRD Medan ini mengusulkan pendekatan baru yang selama ini jarang dibahas, yakni penerapan skema gaji berbasis kinerja nasional bagi pejabat publik.

Baca Juga:

• Menunggu Janji Pemerintah, Penyintas Bencana Tapteng Berhutang Tutupi Kebutuhan

Dalam skema tersebut, sebagian komponen gaji pejabat tinggi negara dapat bersifat variabel dan dikaitkan dengan indikator makro seperti stabilitas harga energi, efisiensi belanja negara, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini bukan sekadar pemotongan gaji, tetapi perubahan paradigma. Jika negara sedang menghadapi tekanan global seperti potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah, maka pejabat negara juga harus berbagi beban secara proporsional," jelas mantan anggota DPRD Sumut itu.

Selain itu, Parlaungan juga mengusulkan pembentukan Dana Solidaritas Krisis Nasional, yaitu mekanisme khusus yang menampung sebagian penghematan dari gaji dan fasilitas pejabat negara untuk dialokasikan langsung bagi masyarakat rentan, subsidi transportasi publik, atau program ketahanan energi.

"Langkah seperti ini akan memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat akan melihat bahwa penghematan bukan hanya imbauan, tetapi menjadi gerakan nasional yang dimulai dari pemerintah dan wakil rakyat," pungkasnya.(*).

Ir Parlaungan Simangunsong: Alasan Blanko e-KTP Kosong Sangat Konyol, Kejar ke Kemendagri

Kepala UPT PU Dibawa Parlaungan Simangunsong Tinjau Banjir di Gang Mestika Medan Denai

Dr Oce: Soeharto, Presiden RI Paling Lemah Perangi Korupsi

Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Sepi Kehadiran OPD dan Dewan

Hari Ini DPRD Simalungun Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Kader Partai Gerindra Ingin Prabowo Jadi Presiden RI 2019