Delpin Barus: Negara Jangan Terus "Bakar Uang" Tanpa Arah Subsidi BBM dan LPG Tidak Jebol

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi D DPRD Sumut Delpin Barus ST menegaskan, lonjakan atau pembengkakan subsidi energi yang menembus Rp118,7 triliun hingga Maret 2026 atau hingga 266 persen bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat adanya dugaan kebocoran kebijakan yang harus segera dibenahi dan dievaluasi, oleh pemerintah agar tidak semakin membesar.

"Ini bukan lagi soal subsidi besar atau kecil, tapi soal arah. Kalau subsidi terus membengkak tanpa kendali, negara seperti "membakar uang" tanpa memastikan siapa yang benar-benar menikmati, sehingga wajar subsidi BBM dan LPG jebol," tegas Delpin Barus kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, lonjakan ini harus dibaca sebagai peringatan serius bahwa skema subsidi energi saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan dikuatirkan, sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak.

"Jangan sampai subsidi BBM dan LPG yang niatnya membantu rakyat kecil, malah bocor ke kalangan mampu. Ini yang harus dibongkar. Negara tidak boleh kalah dari praktik penyalahgunaan di lapangan," ujar Delpin seraya menyoroti faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, pemerintah tidak bisa terus menjadikan itu sebagai alasan utama.

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala Soroti Rencana Pemerintah Kembangkan CNG 3 Kg Pengganti Gas LPG

Faktor global memang berpengaruh, tapi ketahanan kebijakan dalam negeri itu kuncinya, jika sistem distribusi dan pengawasan kita kuat, dampaknya bisa ditekan, sehingga Delpin mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi distribusi BBM dan LPG, hingga pembaruan data penerima subsidi agar lebih akurat.

"Data harus bersih, sistem harus transparan. Kalau tidak, setiap tahun kita hanya akan bicara angka yang membengkak tanpa solusi nyata," ucap Delpin seraya mengingatkan pentingnya percepatan transisi energi sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi.

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Usulan Pembangunan Tol Medan-Berastagi Dikaji Penganggarannya di APBN 2020

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Sri Mulyani Waspada Rupiah Rp15 Ribu per Dolar AS di APBN 2019

Kembali Beda Informasi, Kepala BBPJN II Sebut Pembebasan Lahan 5 Jembatan di Pulau Nias Ditanggung APBN