Warga Glugur Kota Keluhkan Pendataan Warga Miskin dan BLSM

Medan (SIB)- Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Roby Barus SE meminta pendataan warga miskin di  Medan  melibatkan Kepala Lingkungan (Kepling), agar validasi data tersebut benar-benar akurat, sehingga berbagai program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang diperuntukkan bagi  warga miskin dan kurang mampu benar-benar tepat sasaran.

Permintaan itu disampaikan Roby Barus, menjawab berbagai keluhan masyarakat saat menggelar Reses I tahun 2015 di Lingkungan IV, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, beberapa waktu lalu.

Pelibatan Kepling ini, kata Roby, wajib karena Kepling merupakan garda terdepan pemerintah di tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Jadi, Kepling tahu mana warga yang benar-benar berhak dan patut menerima berbagai bantuan itu dan mana yang tidak,” katanya.

Di hadapan Camat Medan Barat, Rasyid Ridho Nasution, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini, mengaku prihatin mendengar banyaknya warga di Kelurahan Glugur Kota yang tidak mendapatkan bantuan, padahal warga tersebut miskin dan layak mendapatkan bantuan.

“Memang, masih ditemukan berbagai bantuan pemerintah itu tidak tepat sasaran, karena data yang diajukan untuk penyaluran bantuan itu masih memakai data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kita minta data itu diverifikasi lagi dengan melibatkan Kepling, agar bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.

Menurut Roby, inilah gunanya reses, karena reses menjadi wadah pertemuan antara anggota dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. “Ini menjadi wadah bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi, baik itu ide, keluhan maupun masukan dari masyarakat agar anggarannya bisa ditampung, sehingga menjadi satu program kegiatan pembangunan bagi Pemko Medan,” tandasnya.

Sebelumnya sejumlah warga  Glugur Kota mengeluhkan pendataan warga miskin yang tidak akurat dalam menerima berbagai bantuan pemerintah. Pasalnya, banyak warga miskin dan tidak mampu di wilayah itu tidak mendapatkan berbagai bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Seperti disampaikan, Trisnawati, warga Lingkungan VII yang mengeluhkan pendistribusian Raskin dan BLSM yang tidak tepat sasaran, karena ada warga berkemampuan mendapatkan bantuan, sementara warga miskin tidak mendapatkannya.

“Banyak program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti Raskin, BLSM, Jamkesmas, Jamkesda, JPKMS dan BPJS tidak pernah kami nikmati. Padahal, kami-kami ini orang tidak mampu. Tolonglah Pak, supaya kami mendapatkan bantuan-bantuan itu,” pintanya. (A12/ r)