DPRDSU: Pendidikan Tinggi Masih Berorientasi Uang Dampaknya Kualitas Rendah

Medan (SIB)- Ketua DPRD Sumut Efendi Panjaitan  mengatakan, pendidikan tinggi selama ini masih berorientasi uang atau bisnis, yang dampaknya terhadap kualitas pendidikan itu sendiri rendah, bahkan ijazah yang diperoleh terkadang dari perguruan tinggi ‘bodong’ tidak mengutamakan kualitas.

“Selama ini banyak perguruan tinggi orientasinya cari uang, sehingga tidak mau tahu dengan kualitas dari lulusannya itu,” ujar Efendi Panjaitan kepada wartawan, Rabu (27/5) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut.

Menurutnya, orientasi pendidikan tinggi itu perlu diubah dan harus ada kemauan politik pemerintah untuk membuat suatu kebijakan pendidikan jangan berorientasi bisnis, tapi orientasinya benar-benar murni pendidikan dalam  mencerdaskan  sehingga sarjana yang baru lahir tidak hanya sekedar memiliki ijazah.

“Apalagi saat ini ada perguruan tinggi ‘bodong’  dan ijazah yang dikeluarkannya  juga bodong, sehingga kelulusannya tidak dijamin kualitasnya. Ijazah bodong ini biasanya digunakan untuk kenaikan pangkat, Di sini harus ada keterkaitan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,” ujarnya.

Menurutnya, kampus-kampus yang menjual ijazah ‘bodong’, itu pengkhianat dan penghancur bangsa. Di sini yang bertanggung jawab adalah Kopertis (Koordinator perguruan tinggi swasta) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengatur dan mengawasi perguruan tinggi baik legalitas maupun kualitasnya, karena ada undang-undang yang mengaturnya.

“Jika kampus-kampus atau perguruan tinggi melanggar undang-undang pendidikan tinggi, Kopertis harus melaporkannya ke kepolisian agar pengelola perguruan tinggi ditangkap dan dijebloskan ke penjara, serta menyegel kampus tersebut. Di sini perlu tegasan dan keberanian untuk itu,” tandas Efendi.

Jika kualitas pendidikan rendah katanya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Bagaimana mungkin Sumut bisa menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), jika insitusi pendidikan tidak menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, tapi lebih mengutamakan kuantitas kelulusan.

Dari data yang ada, katanya, jumlah pengangguran (pencari kerja) tercatat tamatan pendidikan sarjana 4 juta orang lebih, tamatan diploma  2 juta lebih dan tamatan SLTP 456 .000 orang, SLTA 1,878 juta orang, STM 340.000 orang. “Dari data itu, tingkat pengangguran lebih banyak tamatan sarjana,” katanya lagi.

Padahal, tambah Efendi lagi, saat ini zamannya kualitas dan dunia semakin terbuka dengan adanya system IT (Information Technologi) dan semua data perguruan tinggi yang memiliki legalitas dari pemerintah dapat diupload (diunggah) melalui sistem IT.(A03/ r)