Ngaku Kepala ULP Provsu, OTK Hubungi Sejumlah Rekanan Minta Fee Proyek

Medan (SIB)- Maraknya pihak tertentu yang bergentayangan di kantor dinas-dinas jajaran Pemprovsu, Pemko/Pemkab maupun instansi jajaran  Kementerian PUPR yang ada di Sumut untuk melobi proyek, sudah dimaklumi kalangan kontraktor profesional di Sumut.

Yang mengejutkan, ada orang tak dikenal (OTK) menghubungi sejumlah rekanan peserta lelang  melalui telepon seluler dan menjanjikan bisa mengatur pemenang lelang dengan syarat ada fee atau komisi proyek. Bahkan oknum itu nekat mengaku sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemprovsu Syahfruddin SH MHum.

Salah satu rekanan yang dihubungi adalah Rikson Sibuea ST yang juga Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Sumut. Beruntung Rikson tidak terperdaya. Kejadiannya pada Jumat (29/5), dimana si pelaku itu meminta Rikson menyetorkan sejumlah uang agar menjadi pememang pada lelang proyek yang diikutinya.

"Pelaku mengaku bernama Syahfruddin Kepala ULP Provsu menghubungi saya lewat telepon kantor Jumat siang, yang menjawab bapak saya. OTK itu memesankan untuk menghubunginya ke nomor ponsel 08128766xxxx. Saya lantas hubungi karena penasaran. Saat itulah si pelaku itu meminta uang sebagai fee proyek untuk meloloskan paket di tender," ujar Rikson saat berbincang-bincang dengan wartawan.

Merasa curiga karena gelagat dari perkataan pelaku itu bukan mencerminkan sikap seorang Kepala ULP Provsu, Rikson kemudian membentak si pelaku itu dan menyebutnya sebagai penipu. Seketika itu juga pembicaraan lewat ponsel terputus. Rikson beberapa kali menghubungi nomor pelaku, namun tidak aktif lagi.

Ternyata rekan Rikson yang juga kontraktor bernama Makmur Marpaung, juga mengaku pernah dihubungi pelaku yang sama menggunakan nomor yang sama. Sejumlah  rekanan lainnya juga mengaku pernah dihubungi OTK meminta fee proyek mengatasnamakan Kepala ULP Provsu itu.

"Kami mohon agar Kepala ULP Provinsi Sumut mengambil tindakan untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan seperti ini. Memang kami sering didatangi pihak-pihak tertentu, ada yang minta tolong supaya mundur karena paket-paket proyek yang dilelang itu milik mereka dan lain-lain. Banyak juga menghubungi melalui ponsel, tapi OTK itu mengejutkan karena berani mengaku Kepala ULP Provsu," sebut Rikson yang mengaku ikut lelang proyek antara lain di Dinas Koperasi dan UKM Provsu, Dinas PSDA Provsu, BWSS II dan sejumlah dinas lainnya  di kabupaten/kota.

Kepala ULP Provsu, Syahfruddin SH MHum yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/5) via hapenya mengaku tidak terkejut dengan cerita modus penipuan yang membawa-bawa dirinya. "Oohh, informasi ini sudah beberapa kali saya terima," sebutnya.

Menyusul modus penipuan itu sudah kerap terjadi, pihaknya, kata Syafruddin telah melakukan beberapa tindakan antisipasi. "Itulah kemarin itu saya undang partisipasi rekan-rekan media. Saya tegaskan agar rekanan jangan pernah percaya soal modus penipuan ini," ujarnya.

Syafruddin menegaskan,  modus seperti itu tidak pernah dilakukannya kepada rekanan. Bahkan dirinya tidak pernah mencampuri urusan teknis tender.

Ia menjelaskan, teknis  pelaksanaan lelang hingga penetapan pemenang dilaksanakan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, sesuai Peraturan PerpresNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat  Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedangkan tugas Kepala ULP, lanjut Syafruddin, antara lain memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, menyusun program kerja dan anggaran ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan.

Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan, melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP.

Bahkan kepala ULP, tambahnya, dilarang menduduki posisi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara. (R15/ r)